PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

A. Pengertian dan Ciri-Ciri Ideologi

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu atau pemikiran.

Secara sederhana, ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan, nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi landasan atau pedoman bagi seseorang, kelompok, masyarakat, atau negara dalam menjalani kehidupan.

Dalam kehidupan bernegara, ideologi memiliki peranan penting karena memberikan arah mengenai bagaimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seharusnya diselenggarakan.

Ideologi dapat menjadi pedoman dalam:

• menentukan tujuan negara;

• mengatur kehidupan masyarakat;

• menentukan nilai yang dianggap baik dan benar;

• menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan;

• membangun identitas dan karakter bangsa.

2. Fungsi Ideologi

Ideologi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, antara lain:

a. Sebagai pedoman hidup
Ideologi memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan mengambil keputusan.

b. Sebagai orientasi
Ideologi memberikan arah mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan negara.

c. Sebagai identitas bangsa
Ideologi menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya.

d. Sebagai kekuatan pemersatu
Ideologi dapat menyatukan masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan kepentingan.

e. Sebagai motivasi
Ideologi memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama.

f. Sebagai dasar dalam kehidupan bernegara
Ideologi menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

---

3. Ciri-Ciri Ideologi

Suatu ideologi pada umumnya memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Memuat nilai dan gagasan dasar yang menjadi pedoman kehidupan.

2. Memiliki tujuan atau cita-cita yang hendak diwujudkan.

3. Menjadi pedoman dalam bertindak bagi individu maupun kelompok.

4. Memiliki nilai yang diyakini oleh para pendukungnya.

5. Mampu mempersatukan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan.

6. Memberikan arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. Memiliki sifat yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, terutama apabila ideologi tersebut bersifat terbuka.

---

B. Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi seperangkat nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi landasan serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Pancasila tidak hanya berisi lima sila yang harus dihafalkan, tetapi mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara.

Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Lima sila Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

---

2. Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara?

Pancasila menjadi ideologi negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pancasila mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, sekaligus menjadi cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bernegara.

Pancasila memiliki kedudukan penting karena:

• menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara;

• menjadi pedoman kehidupan masyarakat;

• menjadi sumber nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

• menjadi pemersatu bangsa Indonesia;

• menjadi arah dalam mencapai tujuan nasional;

• menjadi identitas bangsa Indonesia.

---

C. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Nilai Ketuhanan

Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Implementasinya antara lain:

• menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan;

• menghormati kebebasan beragama;

• tidak memaksakan agama kepada orang lain;

• menghormati pemeluk agama lain;

• membangun toleransi antarumat beragama.

2. Nilai Kemanusiaan

Sila kedua menegaskan pentingnya memperlakukan manusia secara adil dan beradab.

Contohnya:

• menghormati hak orang lain;

• tidak melakukan diskriminasi;

• membantu orang yang membutuhkan;

• menghargai martabat manusia;

• menolak kekerasan dan perundungan.

3. Nilai Persatuan

Sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Contohnya:

• menghargai keberagaman;

• mengutamakan kepentingan bangsa;

• menjaga kerukunan;

• tidak menyebarkan kebencian;

• menggunakan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

4. Nilai Kerakyatan

Sila keempat mengandung nilai demokrasi dan musyawarah.

Contohnya:

• menyelesaikan masalah melalui musyawarah;

• menghargai pendapat orang lain;

• tidak memaksakan kehendak;

• menerima hasil keputusan bersama;

• melaksanakan demokrasi secara bertanggung jawab.

5. Nilai Keadilan Sosial

Sila kelima menekankan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Contohnya:

• bersikap adil;

• menghargai hak orang lain;

• melaksanakan kewajiban;

• tidak mengambil hak orang lain;

• ikut mewujudkan kesejahteraan bersama.

---

D. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai dasarnya dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah hakikat dan jati diri Pancasila.

Keterbukaan Pancasila bukan berarti setiap nilai Pancasila dapat diubah sesuka hati. Nilai dasar Pancasila tetap menjadi landasan, sedangkan penerapannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka

1. Nilai dasarnya tetap.

2. Penerapannya dapat berkembang sesuai zaman.

3. Tidak bersifat dogmatis atau memaksakan kehendak.

4. Mampu menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Berakar pada nilai budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Tidak kehilangan jati diri bangsa.

Contoh

Perkembangan teknologi digital tidak perlu ditolak hanya karena merupakan perkembangan baru. Teknologi dapat dimanfaatkan selama penggunaannya tetap sesuai dengan nilai Pancasila.

Misalnya:

• menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab;

• tidak menyebarkan hoaks;

• menghormati orang lain di ruang digital;

• menggunakan teknologi untuk pendidikan dan kemajuan bangsa.

---

E. Pancasila sebagai Meja Statis dan Leitstar Dinamis

Konsep “meja statis” dan “leitstar dinamis” digunakan untuk menggambarkan dua peran penting Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.

1. Pancasila sebagai Meja Statis

Pancasila sebagai meja statis menggambarkan Pancasila sebagai landasan atau titik temu bersama bagi seluruh bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam. Masyarakat Indonesia memiliki perbedaan:

• agama;

• kepercayaan;

• suku;

• bahasa;

• budaya;

• adat istiadat;

• kondisi sosial;

• pandangan dan kepentingan.

Di tengah keberagaman tersebut, Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia.

Seperti sebuah meja yang memiliki permukaan untuk menopang berbagai benda, Pancasila menjadi dasar bersama yang dapat menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

Makna Pancasila sebagai meja statis

Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perbedaan.

Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai:

• titik temu berbagai perbedaan;

• dasar persatuan;

• landasan kehidupan bersama;

• identitas bangsa;

• perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

2. Pancasila sebagai Leitstar Dinamis

Istilah Leitstar berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang penuntun atau bintang pedoman.

Pancasila sebagai Leitstar dinamis berarti Pancasila menjadi pedoman atau arah dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar yang mempersatukan bangsa, tetapi juga memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Perubahan zaman dapat terjadi dalam berbagai bidang, misalnya:

• teknologi;

• ekonomi;

• politik;

• pendidikan;

• sosial dan budaya;

• komunikasi;

• hubungan internasional.

Pancasila memberikan arah agar perubahan tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Contoh Pancasila sebagai Leitstar Dinamis

Perkembangan teknologi digital

Kemajuan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan digunakan untuk melakukan penipuan, menyebarkan kebencian, melakukan perundungan, atau merugikan orang lain.

Perkembangan ekonomi

Pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Perkembangan demokrasi

Kebebasan berpendapat perlu dilaksanakan dengan menghormati hak orang lain dan tetap bertanggung jawab.

---

F. Perbedaan Meja Statis dan Leitstar Dinamis

Aspek	Meja Statis	Leitstar Dinamis
Makna	Titik temu bersama	Bintang penuntun
Peran utama	Mempersatukan bangsa	Memberikan arah
Penekanan	Persatuan dan kesepakatan	Perkembangan dan perubahan
Fungsi	Menjadi landasan bersama	Menjadi pedoman dalam menghadapi zaman
Hubungan dengan keberagaman	Menyatukan berbagai perbedaan	Mengarahkan bangsa dalam mengelola perubahan
Sifat	Menjadi dasar yang kokoh	Menjadi pedoman yang dinamis

Kesimpulan sederhananya:

Pancasila sebagai meja statis = Pancasila mempersatukan.
Pancasila sebagai Leitstar dinamis = Pancasila mengarahkan.

Keduanya tidak bertentangan. Justru keduanya saling melengkapi.

---

G. Relevansi Pancasila di Era Globalisasi

Globalisasi membawa berbagai peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia.

Peluang

• memperoleh informasi dengan cepat;

• berkembangnya ilmu pengetahuan;

• meningkatnya kerja sama internasional;

• berkembangnya teknologi;

• terbukanya peluang ekonomi.

Tantangan

• masuknya budaya asing tanpa penyaringan;

• individualisme;

• materialisme;

• penyebaran hoaks;

• intoleransi;

• ujaran kebencian;

• lunturnya semangat gotong royong;

• penyalahgunaan teknologi.

Dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut, Pancasila menjadi pedoman agar bangsa Indonesia dapat terbuka terhadap perkembangan dunia tanpa kehilangan jati dirinya.

---

H. Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara bagi Pelajar

Sebagai pelajar kelas XI, penerapan Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Di lingkungan sekolah

• menghormati guru dan tenaga kependidikan;

• menghargai teman yang berbeda agama, suku, atau budaya;

• tidak melakukan bullying;

• bermusyawarah ketika menyelesaikan masalah kelas;

• melaksanakan piket secara bertanggung jawab;

• menjaga fasilitas sekolah;

• bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

Di lingkungan masyarakat

• ikut kerja bakti;

• menghormati tetangga;

• membantu masyarakat yang membutuhkan;

• menjaga keamanan dan ketertiban;

• menghargai perbedaan.

Di ruang digital

• menggunakan media sosial secara bijak;

• memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya;

• tidak menyebarkan hoaks;

• tidak melakukan cyberbullying;

• menghormati perbedaan pendapat;

• menggunakan teknologi untuk kegiatan positif.

---

I. Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi seperangkat nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman, orientasi, identitas bangsa, kekuatan pemersatu, motivasi, dan landasan dalam kehidupan bernegara.

Pancasila juga memiliki karakter sebagai ideologi terbuka, sehingga penerapan nilai-nilainya dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar Pancasila.

Dalam konsep meja statis, Pancasila menjadi titik temu dan landasan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Sementara sebagai Leitstar dinamis, Pancasila menjadi bintang penuntun yang memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar dasar negara yang dihafalkan, tetapi nilai yang harus dipahami, diyakini, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dinamika Perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI

 

Dinamika Perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI

Indonesia Menjelang Kemerdekaan

Pada awal tahun 1945, keadaan Perang Dunia II mulai berubah. Jepang yang sejak tahun 1942 menguasai Indonesia mengalami kekalahan berturut-turut dari Sekutu di berbagai medan perang. Kekalahan tersebut menyebabkan posisi Jepang semakin terdesak, baik secara militer maupun ekonomi. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia agar tetap membantu mempertahankan wilayah kekuasaannya, pemerintah Jepang berusaha menarik simpati para pemimpin nasional Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari.

Sebagai bagian dari janji tersebut, pemerintah militer Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini kemudian diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai daerah, agama, organisasi, dan latar belakang pendidikan. Keberagaman anggota tersebut mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Pertama BPUPKI: Mencari Dasar Negara

Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda utama sidang adalah membahas dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia setelah merdeka. Meskipun seluruh anggota memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk negara Indonesia yang merdeka, mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar negara yang paling sesuai bagi bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin memperoleh kesempatan pertama menyampaikan gagasannya. Dalam pidatonya, Yamin menegaskan bahwa negara Indonesia harus dibangun atas dasar kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Yamin, kelima prinsip tersebut telah hidup dalam budaya masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan dasar kehidupan bernegara. Selain menyampaikan pidato, Yamin juga menyerahkan naskah tertulis yang berisi rumusan dasar negara yang susunannya sangat dekat dengan rumusan Pancasila yang dikenal saat ini.

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo menyampaikan pandangannya mengenai bentuk negara Indonesia. Sebagai seorang ahli hukum tata negara, Soepomo lebih banyak membahas konsep negara daripada menyebutkan rumusan dasar negara secara langsung. Ia memperkenalkan gagasan negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan seluruh rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh. Menurut Soepomo, negara tidak boleh memihak kepentingan individu ataupun golongan tertentu, tetapi harus mengutamakan persatuan seluruh bangsa. Ia menilai bahwa budaya Indonesia yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong sangat sesuai dijadikan dasar penyelenggaraan negara.

Puncak sidang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan lima prinsip, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Atas saran seorang ahli bahasa, Soekarno memberi nama lima prinsip tersebut dengan istilah Pancasila. Ia menjelaskan bahwa kelima sila tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan menurutnya, kelima sila itu dapat diperas menjadi Trisila, dan akhirnya menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong. Bagi Soekarno, gotong royong merupakan jiwa yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun ketiga tokoh tersebut memiliki perbedaan cara pandang, mereka sama-sama berusaha mencari dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat selama sidang tidak menimbulkan permusuhan. Sebaliknya, setiap usulan menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan bersama. Inilah salah satu contoh praktik musyawarah yang kelak menjadi ciri kehidupan demokrasi Indonesia.

Panitia Sembilan dan Lahirnya Piagam Jakarta

Setelah sidang pertama berakhir, para anggota BPUPKI menyadari bahwa masih terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai rumusan dasar negara, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan negara. Untuk mencari jalan tengah, dibentuklah Panitia Sembilan yang terdiri atas sembilan tokoh nasional dengan latar belakang nasionalis dan Islam. Panitia ini bertugas menyusun rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh anggota BPUPKI.

Melalui serangkaian pertemuan dan musyawarah, Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah tersebut menjadi hasil kompromi politik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena berhasil mempertemukan berbagai kepentingan yang berkembang saat itu. Piagam Jakarta tidak hanya memuat rumusan dasar negara, tetapi juga menjadi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Namun demikian, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta masih menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian tokoh dari wilayah Indonesia bagian timur menyampaikan keberatan karena khawatir rumusan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa negara lebih mengutamakan satu kelompok tertentu. Kekhawatiran tersebut menjadi bahan pertimbangan serius bagi para pemimpin bangsa menjelang proklamasi kemerdekaan.

Sidang Kedua BPUPKI: Menyusun Konstitusi Negara

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Berbeda dengan sidang pertama yang membahas dasar negara, sidang kedua lebih berfokus pada penyusunan perangkat ketatanegaraan Indonesia. Dalam sidang ini dibahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah Indonesia, kewarganegaraan, sistem pemerintahan, hingga pembukaan konstitusi.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno bekerja menyusun berbagai ketentuan yang diperlukan agar Indonesia memiliki landasan hukum setelah merdeka. Hasil kerja panitia tersebut kemudian menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Sidang kedua menunjukkan bahwa para pendiri bangsa tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaan, tetapi juga bagaimana negara yang baru lahir dapat memiliki sistem pemerintahan yang jelas, wilayah yang tegas, dan aturan hukum yang mampu mengatur kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Menuju Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang tersebut dilakukan perubahan terhadap rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perubahan tersebut dilakukan setelah Mohammad Hatta menerima informasi mengenai keberatan dari beberapa tokoh masyarakat Indonesia bagian timur. Demi menjaga persatuan bangsa yang baru saja merdeka, para tokoh Islam yang hadir bersedia menerima perubahan tersebut melalui musyawarah. Keputusan itu menunjukkan bahwa kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan golongan. Sikap saling menghargai dan rela berkorban tersebut menjadi salah satu contoh nyata nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada generasi Indonesia hingga saat ini.

Refleksi Sejarah

Perumusan Pancasila bukanlah proses yang berlangsung dalam satu hari atau hasil pemikiran satu orang. Pancasila lahir melalui rangkaian diskusi, perdebatan, pertukaran gagasan, dan kompromi politik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam suasana penuh tanggung jawab. Perbedaan pendapat yang muncul selama Sidang BPUPKI justru memperlihatkan kedewasaan para tokoh bangsa dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah.

Melalui proses sejarah tersebut, bangsa Indonesia belajar bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang dapat menghasilkan keputusan terbaik apabila setiap pihak bersedia mendengarkan, menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, memahami dinamika perumusan Pancasila berarti memahami bagaimana semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.