Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

DOWNLOAD UUD NRI 1945 KLIK DISINI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian akan mampu memahami dan menganalisis tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menyajikannya dalam bentuk tulisan.

B. Uraian Materi

Hubungan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan kausalitas serta bersifat korelatif yang tidak dapat dipisahkan:

• Hubungan Kausalitas: Seseorang mendapatkan haknya karena telah menunaikan kewajibannya, atau sebaliknya, seseorang menjalankan kewajiban karena haknya telah dipenuhi oleh negara atau lingkungan.

• Keseimbangan Posisi: Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari satu mata uang. Penuntutan hak tanpa pelaksanaan kewajiban akan memicu timbulnya pelanggaran, ketimpangan sosial, dan ketidaktertiban hukum.

Dikegiatan pembelajaran 1 dan 2 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara sangat menjamin warga negara dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Seharusnya jika semuanya menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Negara Indonesia akan damai sekali bahkan dunia sekalipun. Namun pada kenyataannya hampir setiap hari kita mendengar bahkan menyaksikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri

Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Dia terus berusaha mendapatkan haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Perilaku seperti ini bisa terjadi dilingkungan rumah, sekolah dan masyarakat.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah

Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak diantaranya tawuran antar warga, perkelaian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.

3. Tidak toleran

Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorang-an) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi.

4. Penyalahgunaan teknologi

Tak hanya dampak positif, kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak negatif dan dapat memicu pelanggaran atas kewajiban, oleh karena itu pengguna teknologi harus memiliki sikap yang bijaksana dan taat pada hukum yang berlaku.

5. Penyalahgunaan kekuasaan

Penyimpangan dalam jabatan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum, Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka.

Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU, yaitu sebagai berikut:

1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
2. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan.
4. Menimbulkan rasa ketakutan dimasyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum penganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem). Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
5. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan (golongan oposisi) terhadap pemerintah. 

Selain contoh pelanggaran terhadap hak warga negara, berikut akan diberikan salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya. Contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak, padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum, contoh lainnya lagi adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.

Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Padahal ini harus ditunaikan, sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya. Sebaliknya, kita juga lebih mengenal hak warga negara daripada kewajiban warga negara, hak asasi manusia daripada kewajiban asasi manusia. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut mengingkari kewajiban atau pengingkaran dan pelanggaran kewajiban warga negara. 

Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Berikut adalah contoh pelanggaran- pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia:

1. Peristiwa Penculikan Para Aktivis Politik (1998)
2. Kasus Terbunuhnya Marsinah, Seorang Pekerja Wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jawa Timur (1994)
3. Kasus Terbunuhnya Wartawan Udin dari Harian Umum Bernas (1996), Yogyakarta
4. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
5. Kasus Bom Bali (2002)

Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga,

1. Orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya
2. Orang tua menganiaya anaknya.
3. Anak melawan/menganiaya orang tua atau saudaranya.
4. Majikan memperlakukan asisten rumah tangganya sewenang-wenangnya dan tidak memedulikan hak- haknya.

Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah, yaitu:

1. Oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya,
2. Oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya,
3. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain.

Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat, yaitu:

1. Pertikaian antarkelompok/antar geng, atau antarsuku (konflik sosial), dan antardaerah.
2. Penculikan bayi/anak, kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain.
3. Pembunuhan.
4. Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah.

Di dalam masyarakat, sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban, salah satunya yaitu melakukan pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran tertib lalu lintas, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan helm.

Contoh Kasus Pelanggaran Hak & Pengingkaran Kewajiban (Bidang POLEKSOSBUDHANKAM)

---

A. Bidang Politik

Kasus: Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Aksi Demonstrasi

🔸 Pelanggaran hak: hak menyampaikan pendapat di muka umum (UUD 1945 Pasal 28E).

🔸 Penyebab: penyalahgunaan wewenang dan kurangnya ruang dialog.

🔸 Dampak: hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi.

---

B. Bidang Ekonomi

Kasus: Tidak Meratanya Akses Ekonomi dan Upah di Bawah UMK

🔸 Pelanggaran hak: hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak (Pasal 27 ayat 2).

🔸 Pengingkaran kewajiban perusahaan: tidak mematuhi regulasi ketenagakerjaan.

🔸 Dampak: ketidakadilan, kemiskinan, dan konflik industrial.

C. Bidang Sosial

Kasus: Intimidasi dan Perundungan (Bullying) di Sekolah

🔸 Pelanggaran hak siswa: hak memperoleh rasa aman, nyaman, dan pendidikan yang layak.

🔸 Pengingkaran kewajiban pelajar: tidak menghormati hak teman lain.

🔸 Dampak: trauma psikologis, prestasi menurun, dan konflik sosial.

---

D. Bidang Kebudayaan

Kasus: Klaim Budaya Indonesia oleh Negara Lain

🔸 Pelanggaran hak kolektif: hak atas identitas dan warisan budaya bangsa.

🔸 Pengingkaran kewajiban pemerintah/masyarakat: kurangnya perlindungan dan pelestarian budaya.

🔸 Dampak: hilangnya jati diri bangsa dan kekayaan budaya.

---

E. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Kasus: Aksi Premanisme, Balap Liar, dan Perusakan Fasilitas Umum

🔸 Pelanggaran: hak masyarakat untuk hidup aman dan tertib.

🔸 Pengingkaran kewajiban: tidak mematuhi hukum, mengganggu ketertiban umum.

🔸 Dampak: kerugian material, perasaan tidak aman, dan potensi kriminalitas meningkat.

Berikut contoh kasus yang relevan dan dapat dijadikan bahan pembelajaran:

Beberapa kelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi damai tidak mendapat izin atau dibubarkan secara paksa padahal telah mengikuti prosedur.

Sebagian pekerja menerima gaji di bawah standar UMK dan tidak mendapatkan jaminan sosial.

Masih terjadi pembiaran terhadap bullying di lingkungan sekolah.

Beberapa budaya Indonesia seperti batik, reog, atau tarian daerah pernah diklaim oleh pihak luar.

Aksi premanisme dan balap liar merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.
3. Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Padahal ini harus ditunaikan, sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kalian mempelajari kegiatan awal ini, kalian akan mampu menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Uraian Materi

Setiap orang memiliki hak sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang- undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Karena setiap orang memiliki hak, maka pahamilah ada kewajiban yang harus dilaksanakan juga. Sehingga, akan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Selain itu semua orang juga harus menyadari wajibnya menghargai dan menghormati hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada jabatan dan kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan sebagai warga negara menuntun kita untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah negara. Bahkan warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur lebih dalam mengenai hak warga negara dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut;

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
2. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan- keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
3. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
4. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).
5. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan- keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam Pasal 27-Pasal 34. Berikut ini beberapa isi pasal yang menjadi hak warga negara;

1. Pasal 27 Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
2. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
3. Pasal 28 berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
4. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
5. Pasal 30 Ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
6. Pasal 31 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
7. Pasal 33 Ayat (1) berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
8. Pasal 33 Ayat (2) berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
9. Pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
10. Pasal 33 Ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
11. Pasal 34 Ayat (1) berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Banyak sekali kan pasal yang membahas tentang hak di negara kita. Inilah yang menggambarkan bagaimana negara bertanggung jawab dalam melindungi warga negaranya dan itulah pentingnya bagaimana status kewarganegaraan seseorang sehingga Ia memperoleh hak dan kewajibannya. Selain dalam UUD NRI Tahun 1945, hak juga dibahas diperaturan-peraturan lainnya yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Setelah mengetahui tentang hak sebagai warga negara maka akan ada kewajiban- kewajiban     yang     harus     dilaksanakan     dengan     tanggung      jawab.      Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Adapun pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang berisi

• Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
• Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
• Pasal 28J ayat (1) berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
• Pasal 28J ayat (2) berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan peritimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrastis.”

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara.

 

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

2. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

3. Warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

4. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam Pasal 27- Pasal 34. Adapun pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban warga negara antara lain adalah sebagai berikut; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 30 ayat (1). Serta peraturan dan perundang-undangan lainnya.

Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan IPTEK

Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan IPTEK

Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan kemajuan iptek membawa pengaruh yang positif dan yang negatif. Jika terjadi pengaruh yang negatif, maka penggunaan dan pengembangan ipteknya tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sesuai dengan amanah tersebut maka sebaiknya pengaruh yang positif bisa membantu warga negara Indonesia dan membuat negara ini semakin maju disegala bidang kehidupan. Perhatikan bunyi pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 berikut.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari dua pasal tersebut ada hak yang dapat kita peroleh untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek, berarti semua orang punya hak yang sama. Selain itu pemerintah punya kewajiban untuk memajukan iptek dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Seluruhnya akan kembali lagi kepada cita-cita dan tujuan negara kita yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi penggunaan penggunaan dan pengembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Lalu sikap seperti apa yang dapat kita lakukan untuk menghidari pengaruh negatif dari kemajuan iptek tadi. Kita dapat menerima pengaruh positif dari kemajuan iptek, namun kita tetap harus selektif memilih semua aspek positif agar nilai dan jati diri bangsa tidak hilang. Kita juga harus menghindari pengaruh negatif itu yang akan berakibat kemunduran bagi Bangsa Indonesia. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Misalnya dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, kita dapat melakukan hal-hal seperti memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola prioritas, menggunakan teknologi untuk komunikasi yang lebih baik, menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan teknologi agar tepat waktu.

Contoh lainnya teknologi dapat membuat keterampilan hidup kita menurun. Misalnya kemampuan berkomunikasi tatap muka akan lebih sering menggunakan fitur chat atau telepon. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi, kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut :

1. Membatasi penggunaan gadget dan perbanyak sosialisasi dan bergaul dengan orang lain secara tatap muka. Berkomunikasi tatap muka akan melatih kemampuan berkomunikasi kita dalam segala hal karena akan melibatkan ekspresi, bahasa tubuh, intonasi suara, postur tubuh, dan lain-lain.
2. Manfaatkan teknologi untuk hal yang lebih positif, seperti mencari ilmu pengetahuan atau informasi, bukan untuk menjahili teman “prank”, menonton video-video atau film yang tidak bermutu atau terlarang, dan sebagainya.
3. Tetap melakukan hal-hal konvensional atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang tua atau kakek nenek kita sebelum teknologi berkembang pesat. Dengan kembali bepergian dengan naik sepeda atau berjalan kaki misalnya akan membuat kita berolahraga dan lebih sehat. Dan mungkin kita akan menjadi lebih sadar dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin saja selama ini kita tidak menyadari ada warung makan baru di dekat rumah kita karena kita tidak memperhatikan jalanan saat menaiki mobil atau hanya bermain gadget.

Ada yang perlu kalian ketahui, berdasarkan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kalian kenal dengan nama UU ITE. Sebagai pelajar, terdapat beberapa butir yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih dari undang-undang tersebut yaitu agar kita dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi isi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 28

1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan infomasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Disahkannya Undang-undang tersebut adalah cara pemerintah untuk menghidari pengaruh negatif terhadap kemajuan teknologi dengan meminta penggunanya untuk bertanggung jawab dalam penggunaan pemanfaatan teknologi. Bertanggung jawab mempunyai pengertian suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menangung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Untuk itu kalian harus berhati-hati dalam menulis atau mengungkapkan sesuatu dimedia sosial. Banyak kasus yang terjadi dan sangat memprihatinkan, maksud hati hanya sekedar mengungkapkan kekesalan/protes tapi ternyata itu malah jadi melanggar hukum dengan istilah pencemaran nama baik. Untuk itu sebagai warga negara Indonesia kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila, pengaruh-pengaruh negatif kemajuan iptek dapat kita hindari.

1. Sikap Tanggung Jawab dalam Pengembangan Iptek

Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia.

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Dari amanat UUD NRI Tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan Iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia.

Sumber: www.beritajakarta.com

Gambar 3.3 Pengaruh negatif dari kemajuan iptek diminimalisasi salah satunya melalui proses pendidikan di sekolah yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila

Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan.

Seseorang yang menggunakan bahan peledak, jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Contoh lain misalnya nuklir. Energi ini sebenarnya besar sekali manfaatnya dalam pembangunan, termasuk untuk bidang kesehatan. Akan tetapi, kalau nuklir jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dibuatlah senjata pemusnah, yang sangat mengancam hidup manusia dan lingkungannnya.

Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini, menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkap rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam.

Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Akan tetapi, dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil ipek harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Di sini, iptek tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Pada segi agama, etika, dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua. 

Pertama, untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia, pada hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum-hukum Tuhan di alam raya ini. Orang yang makin paham tentang alam semesta ini tentu makin kagum dan yakin akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. 

Kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan.Dengan iptek, akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di muka bumi ini. Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak.

Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah.

2. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek

Tidak ada satu pun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada tiga alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek.

Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan.

Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 

Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang halhal negatifnya. 

Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. 

Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek.

a. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan.

Apabila suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konfl ik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu, Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya, selalu terjadi konfl ik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antarnegara.

Permasalahan di atas dapat ditaati oleh, Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik, dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.
2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Menegakkan supremasi hukum.
6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

b. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negaranegara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank) dan WTO (World Trade Organization) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju.  

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini:

1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani.
3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.
4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau.
5. Tidak bergantung pada badanbadan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO.
6. Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untukbersama-sama mengahadapi kepentingan negara-negara maju. 

c. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama, cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita.

Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan prilaku, antara lain:

1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek.
4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi.
5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Info Kewarganegaraan

Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan

daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya.
2. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya, serta harganya bersaing.
3. Perbaikan perangkat hukumyang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara bukan melindungi kepentingan asing

Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

Penulis : Ucke Rakhmat Gadzali, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan awal ini, kalian akan mampu memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami bahwa harus menjunjung tinggi hukum.

B. Uraian Materi

Pentingnya pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia akan kita bahas di kegiatan pembelajaran ini. Setiap manusia mempunyai kepentingan masingmasing dan harus menyadari bahwa kepentingan yang kita miliki ada batasannya, yaitu kepentingan orang lain. Kadangkala terjadilah benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Untuk menghindari benturan tersebut dibangunlah tatanan hukum yang akan menjamin setiap orang memiliki kesamaan kesempatan dalam mencapai kepentingan masing-masing dalam batasan tertentu.

Masih ingatkah kalian dipembelajaran kelas XI, kalian mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita coba mengingat kembali yah dimulai dengan pengertian hukum menurut para ahli dibawah ini.

1) Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

2) Van Apeldoorn 

Hukum adalah gejala sosial, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

3) S.M. Amir

Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari normanorma dan sanksi-sanksi

4) Wiryono Kusumo 

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi.

Selain pendapat para ahli hukum diatas masih banyak lagi pengertian hukum lainnya, namun dari keempat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan dimasyarakat. Selain untuk mencapai keadilan, tujuan hukum dikemukakan para ahli hukum lainnya yaitu sebagai berikut.

1) Prof. C.S.T. Kansil 

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dimasyarakat itu.

2) Prof. Van Kan 

Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

3) Prof. Soebekti, S.H. 

Menyatakan hukum untuk mengabdi kepada tujuan negara

4) Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn 

Mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 

Bagaimana dengan penjelasan hukum dan tujuan hukum diatas sudah ingatkah? 

Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban dimasyarakat. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas.

Sekarang kita akan bahas Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum bukan hanya Indonesia yang menganutnya, Inggris, Amerika Serikat dan banyak lagi negara lainnya. Konsep ini sudah dibahas sejak masa pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 

Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya.” 

Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.

Prof. Kaelan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (2016) menyatakan tentang ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Beliau juga menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila bukan pada kekuasaan. Jadi para penguasa tidak dapat otoriter atau sewenang-wenang, semua harus sesuai dengan peraturan hukum dalam pelaksanaannya. Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika di masyarakat, sekolah dan keluarga tidak ada aturan/tata tertib/norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang? Apa ya yang akan terjadi? Kekacauan disemua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara?. Untuk itulah perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum sehingga menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. 

Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa hal itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk kehidupan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. 

Salah satu contoh kasus perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia adalah kasus kejahatan VCD/DVD bajakan Menurut UU RI NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Dengan kemajuan teknologi seseorang dapat menggandakan suatu karya orang lain tanpa 

harus meminta izin dari pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi 

manusia. Dalam kemajuan teknologi satu pihak yang perlu dihargai sebagai bagian menghargai 

karya intelektual tetapi dipihak lain perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi dilain pihak pelaksanaan teknologi juga dapat membuat seseorang mudah melakukan pelanggaran hak. Namun tetap penjualan VCD/DVD bajakan dikalangan masyarakat adalah perkembangan kejahatan. Ayo di rumah kalian ada tidak VCD/DVD bajakan?

Gambar 3.2.1 VCD/DVD bajakan

Sumber : www.antarafoto.com

Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib. Sehingga dimasyarakat tercipta kondisi sebagai berikut.

1) Terciptanya supremasi hukum

Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Menurut Hornby.A.S. Secara etimologis kata supremasi berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme yang berarti "Highest in degree or higest rank" artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. 

Kata Supremacy berarti "Higest of authority" yang artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni "law" dari bahasa Belanda "recht" Bahasa Prancis "droit" yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (fair play).

2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat

Pengertian Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Jika itu tercipta maka akan tergambar keadilan yang sesungguhnya dimana semua orang menyadari indahnya kedamaian karana tidak ada yang saling mengusik dan melanggar satu sama lain karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan 

kewajiban yang sama.

3) Menjamin masyarakat yang tertib

Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut 

makan gambaran kondisi tersebut akan tercapai.

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan oleh setiap warga. 

Walaupun pada praktik sehari-hari, perlindungan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Advokat, KPK, MA dan KY. Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga tadi tetapi ada juga Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP. Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di 

bidangnya masing-masing. Di kegiatan pembelajaran yang kedua kalian akan memahami peran beberapa lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan dimasyarakat.
2. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
3. Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.
4. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dan juga Pasal 27 Ayat (1).
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.
6. Penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. Penilaian Mandiri

Sudah dibahas salah satu contoh perlindungan hukum yang sudah dilakukan pemerintah yaitu melindungi hak cipta dengan menindak tegas para pelaku pembuat VCD/DVD bajakan. Sekarang kalian carilah contoh perlindungan hukum lainnya selain tentang hak cipta yang ada di Indonesia. Kemudian jelaskan beserta contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu ambil dari kisah nyata kamu dan keluarga atau mengambil dari media cetak dan media sosial lainnya

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara