HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban WNI

Sebagai warga tentu tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial yang kental dengan nilai dan norma yang mengaturnya. Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis dan terbuka tentu mempunyai nilai dan norma seperti mengenai hak dan kewajiban setiap warganya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Pasal 26 ayat 1 UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa warga negara Indonesia itu adalah orang asli Indonesia dan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, Peranakan Arab dll yang bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 4,5 dan 6 menegaskan bahwa mereka yang masuk katagori warga negara Indonesia adalah :

Warga Negara Indonesia pasal 4 adalah:

• setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
• anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
•  
• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
• anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas 

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”.
• Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

• Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Hak Warga Negara Indonesia:

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang.
• Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia:

• Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: "Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain"
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

• Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara.
• Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri
• Kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata
• Kewajiban positif dan Negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu sedangkan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu
• Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yangditujukan kepada semua warga negara atau secara umum
• Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum Berikut contoh kasus pengingkaran Kewajiban Warga Negara :
• Tidak membayar pajak
• Melanggar peraturan perundangan
• Melakukan perbuatan anarkis
• Melanggar lalu lintas
• Melakukan kekerasan
• Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

• Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara

• Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif

• Meningkatkan kerja sama secara harmonis

• Memperkuat rasa persatuan

• Meningkatkan rasa cinta tanah air

• Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Faktor – faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Setiap negara memiliki hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan warga negara. Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, sehingga membawa dampak negatif. Hal ini bukan hanya dilakukan warga negara, namun dalam beberapa kasus bisa juga dilakukan pemerintah. Hal negatif yang terjadi adanya sikap intoleren terhadap sesama, jika terus-menerus terjadi bisa menimbulkan perpecahan.

Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1) Sikap Intoleran

Di Indonesia kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang status atau suku. Jika warga negara memiliki sikap intoleran maka akan muncuk sikap saling tidak menghargai dan menghormati orang lain. Sikap intoleran ini akan memunculkan pelanggaran kepada orang lain.

2) Sikap Egois

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, namun jika seseorang selalu menuntuk haknya tanpa melakukan kewajibannya maka akan terjadi pelanggaran. Sikap egois tidak akan memikirkan orang lain dan akan semaunya sendiri. Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai cara agar haknya bisa terpenuhi, meski mengabaikan hak orang lain.

3) Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan

Kekuasaan bukan hanya ada dalam pemerintahan, tapi juga dalam bentuk lain. Contohnya, perusahaan yang tidak jujur dan mengambil hak buruh. Pelanyalahgunaan kekusaan dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban.

4) Kurangnya Rasa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Seperti yang sudah dijelaskan, setiap negara mempunyai aturannya yang tidak boleh dilanggar oleh warga negara. Bila rasa kesadaran warga negara rendah dan mengbaikan aturan yang ada akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Perbuataan semaunya dapat memunculkan sikap menyimpang pada hak dan kewajiban warga negara.

Salah satu contohnya tidak membayar pajak negara.

5) Aparat Penegak Hukum yang Kurang Tegas

Aparat penegak hukum memiliki peran besar untuk negara dan masyarakat, sehingga harus tegas dengan permasalahan yang ada. Jika aparat penegak hukum kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hal ini dapat memunculkan pelanggaran lain. Ini karena masyarakat merasa penegak hukum kurang tegas, sehingga masyarakat akan mengulangi atau membuat pelanggaran baru.

6) Adanya Budaya Main Hakim Sendiri

Saat seseorang melakukan kesalahan, tidak jarang masyarakat sekitar melakukan main hakim sendiri. Hak ini dinilai mengganggu keamanan dan membahayakan hidup warga negara. Ini juga melanggar hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.”

 

(Kedudukan) Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara

Pada sub bab sebelumnya Anda telah mempelajari makna warga negara serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang lahir di Indonesia tetapi masih mempunyai darah warga negara asing?. Bagaimana status kewarganegaraannya?.

Informasi

Tahukah Anda? Apatride merupakan istilah yang digunakan kepada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dapat dikatakan apatride jika seseorang mempunyai orang tua yang berasal dari negara penganut ius soli serta dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis.

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci bagaimana posisi, tugas, dan tanggung jawab menjadi warga negara.

1. Posisi Warga Negara

Suatu individu yang tinggal di wilayah Indonesia belum dapat dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus melalui persyaratan dan ketentuan yang sudah diberlakukan.

a. Asas penentuan kewarganegaraan

Berikut ini akan dijelaskan beberapa asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dan UU Kewarganegaraan.

1) Asas ius sanguinis (law of the blood)

Suatu asas yang menentukan kewarganegaraan didasarkan pada keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Atau secara sederhana dapat didefinisikan penentuan kewarganegaraan seorang anak ditetapkan berdasarkan kewargangeraan orang tuanya.

2) Asas ius soli (law of the soil)

Suatu kebijakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini diberlakukan secara terbatas di Indonesia bagi anak-anak, namun kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-undang.

3) Asas kewarganegaraan tunggal

Kebijakan asas yang memberlakukan penentuan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Kebijakan asas yang diberlakukan untuk menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam UU.

b. Asas khusus sebagai Dasar UU Kewarganegaraan

Penyusunan UU Kewarganegaraan memperhatikan sejumlah asas sebagai dasar untuk menyusunnya. Berikut ini penjelasannya.

1) Asas kepentingan nasional

Ketentuan asas yang menetapkan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan dengan semangat mengobarkan cita-cita dan tujuan bangsa.

2) Asas Perlindungan maksimum

Suatu ketentuan asas yang menetapkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan

Asas yang menjadi acuan untuk menentukan setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4) Asas kebenaran substantif

Untuk menjadi warga negara harus disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5) Asas nondiskriminatif

Asas yang menesampingkan hubungan warga negara berkaitan dengan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6) Asas Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 

Asas yang menentukan kewarganegaraan berkaitan dengan menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7) Asas Keterbukaan

Asas yang menentukan segala hal yang berkaitan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8) Asas Publisitas

Segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara baik itu memperoleh atau kehilangan warga negara diumumkan secara publik agar masyrakat mengetahuinya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Warga Negara

Setelah Anda mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara, di materi ini akan dibahas tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara diwujudkan dengan tujuan untuk memakmurkan serta menyejahterakan rakyat Indonesia. Wujud tanggung jawab waga negara sebagai berikut.

• Memahami nilai-nilai luhur Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
• Mempetahankan serta memaknai ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Menjaga nama baik serta mengukir prestasi bangsa dan negara di kancah internasional.
• Menjaga keutuhan bangsa dengan mengembangkan rasa nasionalisme dengan semangat persatuan dan kesatuan.
• Menjaga nilai-nilai toleransi dan tenggang rasa sesama warga negara untuk mencapai tujuan bersama yaitu cita-cita nasional.
• Menghormati semua warga negara tanpa terkecuali dan tanpa memandang status sosial, suku, agama, atau ras.
• Turut menyampaikan pendapat dengan baik dan santun dalam diskusi atau musyawarah dan menerima segala keputusan apapun (mufakat) dari suatu musyawarah dengan lapang dada.
• Mendukung serta meningkatkan perekonomian dalam negeri, seperti menggunakan produk asli Indonesia dan membeli barang hasil UMKM masyarakat setempat.

A. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

a. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang layak diterima atau diperoleh seseorang sejak lahir maupun setelah menjalankan kewajiban.

Contoh:

• Hak mendapatkan pendidikan
• Hak dihormati
• Hak menggunakan fasilitas umum

b. Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Contoh:

• Mematuhi aturan
• Menjaga ketertiban
• Menghormati orang lain

👉 Dalam kehidupan sosial, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, akan terjadi konflik sosial.

---

2. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah

a. Hak Peserta Didik di Sekolah

Sebagai warga sekolah, siswa memiliki hak, antara lain:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Menggunakan fasilitas sekolah (kelas, perpustakaan, laboratorium)
3. Mendapat perlindungan dan rasa aman
4. Mengembangkan bakat dan minat
5. Mendapat perlakuan yang adil dari guru

---

b. Kewajiban Peserta Didik di Sekolah

Kewajiban siswa meliputi:

1. Mematuhi tata tertib sekolah
2. Menghormati guru dan tenaga kependidikan
3. Belajar dengan sungguh-sungguh
4. Menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah
5. Menjaga ketertiban dan disiplin

👉 Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga tempat pembentukan karakter dan kepribadian siswa.

---

c. Contoh Pelaksanaan Hak dan Kewajiban di Sekolah

Situasi	Hak	Kewajiban
Belajar di kelas	Mendapat penjelasan guru	Mendengarkan dan tidak mengganggu
Menggunakan fasilitas	Memakai fasilitas sekolah	Menjaga dan merawat
Kegiatan ekstrakurikuler	Mengembangkan bakat	Disiplin dan aktif

---

3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat

a. Hak sebagai Warga Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat memiliki hak, antara lain:

1. Mendapat keamanan dan kenyamanan
2. Mendapat perlakuan yang sama
3. Mengemukakan pendapat
4. Menggunakan fasilitas umum
5. Mendapat perlindungan hukum

---

b. Kewajiban sebagai Warga Masyarakat

Kewajiban warga masyarakat meliputi:

1. Mematuhi norma dan aturan yang berlaku
2. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
3. Menjaga fasilitas umum
4. Menghormati perbedaan (agama, budaya, pendapat)
5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial

👉 Contoh dalam buku:

• Menjaga lingkungan
• Tidak merusak fasilitas umum
• Menghormati orang lain
  

---

c. Contoh Pelaksanaan dalam Kehidupan Masyarakat

Kegiatan	Hak	Kewajiban
Hidup bertetangga	Mendapat kenyamanan	Tidak mengganggu orang lain
Menggunakan jalan umum	Menggunakan fasilitas	Menjaga ketertiban
Kegiatan gotong royong	Mendapat manfaat	Ikut berpartisipasi

---

4. Hubungan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

• Hak diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan
• Kewajiban harus didahulukan sebelum menuntut hak
• Pelanggaran kewajiban dapat merugikan orang lain

👉 Banyak masalah di sekolah dan masyarakat terjadi karena:

• Mengabaikan kewajiban
• Menuntut hak secara berlebihan

---

5. Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter

Menurut konsep pendidikan nasional:

a. Sekolah

• Membentuk karakter Pancasila
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan
• Membimbing siswa menjadi warga negara yang baik

b. Masyarakat

• Menjadi tempat praktik nilai-nilai sosial
• Membentuk sikap toleransi dan gotong royong
• Menanamkan norma dan budaya

👉 Pendidikan yang berhasil adalah hasil kerja sama:
sekolah + keluarga + masyarakat

---

6. Nilai-Nilai Pancasila dalam Hak dan Kewajiban

Pelaksanaan hak dan kewajiban harus sesuai dengan nilai Pancasila:

1. Ketuhanan → menghormati agama
2. Kemanusiaan → saling menghargai
3. Persatuan → menjaga kerukunan
4. Kerakyatan → musyawarah
5. Keadilan → bersikap adil

---

7. Dampak Tidak Melaksanakan Hak dan Kewajiban

a. Di Sekolah

• Terjadi pelanggaran disiplin
• Konflik antar siswa
• Lingkungan tidak nyaman

b. Di Masyarakat

• Kerusakan fasilitas umum
• Konflik sosial
• Ketidaktertiban

Hak dan kewajiban warga sekolah (siswa/guru) dan masyarakat adalah seperangkat aturan dan hak dasar yang harus berjalan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan edukatif. Sekolah berfokus pada kedisiplinan dan pendidikan, sementara masyarakat berfokus pada ketertiban, keamanan, dan norma sosial yang berlaku. 

Berikut adalah rincian hak dan kewajiban:

A. Sebagai Warga Sekolah (Siswa)

Hak Warga Sekolah (Siswa):

Mendapatkan Ilmu dan Pendidikan: Siswa berhak mendapatkan pengajaran dari guru.

Menggunakan Fasilitas Sekolah: Berhak menggunakan perpustakaan, laboratorium, dan sarana lainnya.

Mendapatkan Perlindungan dan Perlakuan Adil: Berhak atas keamanan dan nilai yang adil tanpa diskriminasi.

Menyampaikan Pendapat: Berhak mengeluarkan pendapat, termasuk mengikuti pemilihan Ketua OSIS.

Mendapatkan Kasih Sayang: Berhak diperlakukan dengan sopan oleh pendidik. 

Kewajiban Warga Sekolah (Siswa):

Mematuhi Tata Tertib Sekolah: Wajib menaati peraturan, termasuk jam masuk dan pakaian.

Menghormati Guru dan Staf: Wajib menjaga etika dan sopan santun kepada seluruh warga sekolah.

Menjaga Kebersihan dan Sarana Sekolah: Bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan memelihara gedung.

Aktif dalam Pembelajaran: Wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti kegiatan sekolah.

Menjaga Nama Baik Sekolah: Menjaga perilaku baik di dalam maupun di luar sekolah. 

B. Sebagai Warga Masyarakat

Hak Warga Masyarakat:

Mendapatkan Lingkungan Aman: Berhak atas ketertiban dan keamanan lingkungan.

Menggunakan Fasilitas Umum: Berhak menikmati fasilitas umum seperti jalan, taman, dan tempat ibadah.

Mendapatkan Pelayanan: Berhak atas pelayanan umum yang baik.

Hak Hidup Layak: Berhak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak. 

Kewajiban Warga Masyarakat:

Mematuhi Peraturan dan Hukum: Wajib taat pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Menjaga Kebersihan Lingkungan: Bertanggung jawab menjaga kebersihan, seperti tidak membuang sampah sembarangan.

Menghormati Tetangga: Menjaga sopan santun dan menjaga hubungan baik.

Mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan: Ikut serta dalam kegiatan seperti gotong royong atau siskamling. 

Kesimpulan:

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, baik di sekolah maupun masyarakat, penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, dan kondusif bagi pertumbuhan individu

Ringkasan BAB 3 MENGELOLA BHINEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN NASIONAL

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kitab Sutasoma ditulis pada abad XIV di era Kerajaan Majapahit.

Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" resmi diatur pada Pasal 36A UUD NRI 1945 yang berbunyi "lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Saat ini aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci dalam UU No. 24 Tahun 2009.

Muhammad Yamin, I Gusti Sugriwa, dan Bung Karno menjadikan Bhinneka Tunggal Ika topik pembahasan terbatas di sela-sela sidang BPUPKI, tepatnya 2,5 bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pasca Indonesia merdeka Bhinneka Tunggal Ika diletakkan di Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang negara dan semboyan bangsa Indonesia secara resmi digunakan dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950 berdasar rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid ke-2 (1913-1978).

Makna

• Menekankan persatuan dalam keberagaman (suku, agama, budaya, bahasa).
• Menjadi:
  • Landasan toleransi
  • Penguat persatuan bangsa
  • Modal sosial dalam kehidupan masyarakat

Nilai yang Terkandung

• Toleransi
• Persatuan dan kesatuan
• Saling menghormati
• Kerja sama dalam keberagaman

Keberagaman di Indonesia bukan suatu pertentangan yang merugikan, melainkan sebagai tonggak persatuan dan kesatuan bangsa.

Filsafah Trisakti berbunyi "Kemerdekaan yang Sempurna adalah Beradulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan".

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasar Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009 meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Beberapa penerapan gotong-royong dalam sistem ekonomi Pancasila meliputi koperasi, bantuaan dan sumbangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kemitraan usaha, perencanaan pembangunan berbasis masyarakat, alokasi saham yang tepat, pemberian gaji menurut standar penggajian, pemerataan kesempatan dan jaminan sosial, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, dan menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah dan sehat.

Manfaat gotong-royong adalah untuk menciptakan rasa solidaritas di dalam lingkungan dan mempererat persaudaraan serta kebersamaan antar warga.

1. Pengertian Umum

• Gotong royong adalah nilai luhur yang melekat pada Pancasila.
• Ekonomi Pancasila menekankan kesejahteraan bersama berbasis moral dan kemanusiaan.

---

2. Sistem Ekonomi Pancasila

• Sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
• Mengutamakan:
  • Keadilan sosial
  • Demokrasi ekonomi
  • Keseimbangan antara individu dan masyarakat

Ciri-ciri:

• Berdasarkan moral, sosial, dan ekonomi
• Mengutamakan pemerataan
• Koperasi sebagai sokoguru
• Nasionalisme ekonomi
• Keseimbangan pusat dan daerah

---

3. Kesejahteraan Berkeadilan

• Indonesia menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan)
• Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat
• Program: jaminan sosial, kesehatan, bantuan sosial

---

4. Berdikari dalam Ekonomi

• Gagasan Soekarno: berdiri di atas kaki sendiri
• Tidak bergantung pada asing
• Mengutamakan:
  • Produk dalam negeri
  • Kemandirian ekonomi
  • Penguatan koperasi

---

5. Revitalisasi Kesejahteraan Rakyat

• Indikator kesejahteraan:
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Ketenagakerjaan
  • Kemiskinan
• Bentuk upaya:
  • Rehabilitasi sosial
  • Pemberdayaan masyarakat
  • Jaminan sosial
  • Perlindungan sosial

---

6. Contoh Gotong Royong dalam Ekonomi

• Koperasi
• Bantuan sosial
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat
• Kemitraan usaha
• Perencanaan pembangunan partisipatif
• Pembagian saham
• Gaji layak
• Jaminan sosial

Identifikasi Potensi Konflik dalam Masyarakat yang Beragam

Potensi Konflik dalam Masyarakat yang Beragam

Dalam keberagaman yang dimiliki, bangsa Indonesia mempererat toleransi antarsesama. Keberagaman ini, yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, perlu dijaga dan dilestarikan secara terus-menerus agar dapat menjaga keharmonisan.

1. Potensi Konflik dalam Kelompok Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun v2012, konflik didefinisikan sebagai pertikaian dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, yang terjadi dalam periode waktu tertentu dan memiliki dampak yang merata, menyebabkan ketidakamanan serta disintegrasi sosial, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dampak buruk dari konflik dalam masyarakat menuntut tindakan pencegahan, salah satunya melalui pengidentifikasian potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Mengidentifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengenali adanya perbedaan, ketidaksepakatan, atau ketegangan di antara anggota kelompok dalam suatu komunitas. Hal ini dapat berdampak pada interaksi dan hubungan antaranggota kelompok tersebut.

Gambar 3. 6 Konflik di Masyarakat.

Sumber: utakatikotak.com

Penting bagi kita untuk memahami potensi kekuatan dan potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat. Faktor demografis dan geografis merupakan elemen yang dapat memperkuat bangsa Indonesia. Sebaliknya, potensi konflik dalam keberagaman dapat timbul akibat beberapa masalah. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat. Berdasarkan dataindonesia.go.id, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia pada tahun 2022 mencapai 64,48 dari skala 0-100. Angka ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Keadaan ini berhubungan dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbedaan dan keberagaman di luar lingkungan mereka sendiri.

Kedua, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakberdayaan dalam sektor ekonomi. Berdasarkan informasi dari fiskal.kemenkeu.go.id, tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57%, atau sekitar 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Potensi konflik mungkin muncul akibat ketidaksetaraan atau disparitas ekonomi, termasuk perbedaan dalam pendapatan, lapangan pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketiga, terkait dengan perbedaan pandangan politik. Potensi konflik dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan politik yang beragam.

Berikut alasan mengapa identifikasi konflik di tengah Masyarakat yang beragam penting untuk dilakukan, di antaranya.

1. Sebagai langkah preventif terhadap konflik, identifikasi konflik dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat. Pada saat yang sama, langkah-langkah pencegahan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila.
2. Perencanaan manajemen hubungan dan komunikasi antar kelompok dapat ditingkatkan dengan mempromosikan sikap toleransi dan menghormati martabat sesama. 
3. Upaya mitigasi konflik.
4. Menyediakan diri untuk berinteraksi dengan beragam kelompok masyarakat adalah langkah yang penting. Saat berada dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, diinginkan agar telah mempersiapkan diri dengan keterampilan sosial yang memadai.

Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, setiap individu sebaiknya memiliki hubungan yang erat dan saling memberikan dukungan. Ini dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani konflik. Sebagai contoh, menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan sekolah, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong mencerminkan prinsip persatuan dan kesatuan nasional serta kerja sama aktif yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Jubba, Hasse, dkk., 2022: 45)

Saat berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, Anda akan menghadapi situasi dan kondisi yang rumit. Begitu juga di dunia kerja, Anda akan menemui berbagai keragaman dan perbedaan seperti latar belakang, agama, budaya, gender, dan keunikan setiap individu. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya dianggap sebagai kekayaan dan sumber kekuatan bagi perusahaan atau masyarakat. Pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan masyarakat dan tempat kerja yang lebih inklusif dan bersahabat bagi semua orang.

2. Penyebab Konflik dalam Kelompok Masyarakat

Gambar 3. 7 Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Sumber: kompasiana.com

Konflik dalam kelompok masyarakat dapat disebabkan oleh faktor faktor berikut ini.

a. Tingkat pendidikan

Jarak dalam tingkat pendidikan mungkin menjadi pemicu konflik di dalam suatu komunitas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait perbedaan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan literasi. Sebagai contoh, penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya atau disinformasi bisa ciptakan ketegangan dalam kelompok masyarakat, yang berpotensi konflik.

b. Sosial dan ekonomi yang timpang 

Ketidakadilan sosial, seperti ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab, bisa menjadi pemicu konflik di dalam suatu kelompok masyarakat. Persaingan dalam ranah ekonomi, seperti persaingan untuk memperoleh pekerjaan dan sumber daya alam, dapat menimbulkan konflik di dalam komunitas. Sebagai contoh, masalah pengangguran, kesenjangan antara golongan kaya dan miskin, serta pembagian bantuan yang tidak merata.

c.  Pandangan politik

Perbedaan dalam hal politik dan ideologi seringkali menjadi pemicu konflik dalam suatu kelompok masyarakat karena adanya perbedaan pandangan. Contohnya, konflik yang timbul akibat fanatisme dan populisme politik.

d. Perbedaan etnis, suku, dan budaya

Perbedaan dalam hal budaya, etnis, atau suku seringkali menjadi salah satu penyebab konflik. Hal ini muncul karena terdapat perbedaan nilai-nilai, keyakinan, atau tradisi di antara kelompok budaya atau etnis tertentu dengan kelompok lainnya. Sebagai contoh, konflik Sambas di Kalimantan Barat pada tahun 1999 antara etnis Melayu dan etnis Madura dipicu oleh perbedaan budaya dan ekonomi.

e. Ketidakadilan dalam sosial

Ketidaksetaraan sosial, seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab, bisa menjadi pemicu konflik di dalam suatu komunitas. Sebagai contoh, ketidakmerataan dalam pembagian bantuan.

Dalam mengurus keberagaman, kesadaran akan kepentingan toleransi, saling menghargai, dan menghormati individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda menjadi hal yang krusial. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni dalam kelompok masyarakat.

Setiap warga negara diharapkan dapat berperan secara aktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan kokoh, serta menghormati perbedaan budaya, ras, agama, dan suku. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan gagasan-gagasan solutif dalam penyelesaian konflik.

C. Mengatasi Konflik dalam Masyarakat

Konflik dalam masyarakat merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari, namun, pengelolaan dan penyelesaian konflik memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Dari pemahaman mendalam terhadap akar penyebab hingga penerapan langkah-langkah konkret dalam membangun perdamaian, Anda akan menjelajahi beragam aspek yang membentuk landasan bagi kehidupan sosial yang seimbang dan progresif. Dengan upaya bersama, diharapkan Anda dapat merintis jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.

1. Prinsip Mengatasi Konflik

Pancasila merupakan fondasi negara Indonesia yang mengandung lima prinsip dasar sebagai pijakan utama dalam kehidupan bersama dan pemerintahan, Prinsip-prinsip Pancasila juga dapat diartikan sebagai dasar untuk mengatasi konflik dalam masyarakat.

Beberapa prinsip Pancasila yang bisa diaplikasikan meliputi:

a. Ketuhanan yang Maha Esa

Prinsip ini menyoroti pentingnya kepercayaan dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Proses penyelesaian konflik dapat ditempuh dengan memberikan prioritas pada nilai-nilai moral dan etika. Sebagai contoh, upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan keadaan hati yang tenang, sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Hubungan prinsip dasar ini dengan penyelesaian konflik melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan, termasuk kasih sayang. Dalam menangani konflik di antara masyarakat, esensi dari semangat kasih sayang perlu ditempatkan sebagai dasar yang kokoh.

b. Kemanuasiaan yang adil dan beradab

Prinsip ini menyoroti signifikansi menghormati martabat dan kehormatan setiap individu dalam lingkungan masyarakat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak terlanggar dalam proses tersebut. Sebagai contoh, memberikan penghargaan kepada sesama teman dan memberikan kesempatan untuk berbicara ketika sedang menjelaskan suatu hal.

c. Persatuan Indonesia

Prinsip ini menyoroti bahwa keberadaan individu lain merupakan bagian integral dari kehidupan kita (bersatu), sehingga melihat keragaman dalam lingkungan sekitarnya dianggap sebagai kekayaan dan kekuatan. Semakin memahami berbagai perbedaan di antara masyarakat Indonesia, semakin tumbuh rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Sebagai contoh, mendukung produk-produk dalam negeri, mengenakan pakaian batik, dan sebagainya.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Prinsip ini menyoroti kepentingan pengembangan keterampilan setiap warga negara agar mampu menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan melalui proses musyawarah mufakat.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Prinsip ini mengedepankan signifikansi mencapai kemenangan bersama, sehingga setiap keputusan yang diambil bersama harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, menyelesaikan konflik mencerminkan karakteristik peduli, kemauan untuk berbagi, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Contohnya, mendistribusikan bantuan dari pemerintah secara adil dan merata tanpa memandang hubungan kekeluargaan.

Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika berada di sekolah dan di masa depan saat berkarir. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja, misalnya, sangat penting karena dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sambil tetap menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kerja sama, serta semangat persatuan dan kesatuan. Sebagai contoh, menerapkan nilai gotong royong sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

2. Metode Penyelesaian Konflik

Sekarang Anda akan membahas metode-metode efektif dalam menangani konflik, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, termasuk melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Gambar 3. 8 Menyelesaikan Konflik

Sumber: djkn.kemenkeu.go.id

Negosiasi, mediasi, dan arbitrase merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan akhir. yaitu penyelesaian konflik. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Negosiasi menjadi bagian integral dari mediasi dan arbitrase, dan seringkali, arbiter mencoba untuk menjadi mediator sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga metode penyelesaian konflik tersebut.

a. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Tugas mediator adalah membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan. Sebagai contob, jika terjadi konflik antara dua siswa di sekolah, pihak sekolah dapat menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik dengan menunjuk mediator seperti guru atau konselor. Pada tahap awal, mediator akan melakukan pertemuan terpisah dengan kedua siswa tersebut. Kemudian, mediator mengatur pertemuan bersama keduanya untuk membahas solusi. Setelah solusi disepakati, mediator memastikan bahwa kesepakatan tersebut diabadikan dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Negosiasi

Negosiasi ialah suatu proses penyelesaian kontlik melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa atau dengan bantuan mediator. Sebagai contoh, dalam kasus konflik antara peserta didik dan sekolah terkait aturan sekolah yang dianggap tidak adil, sekolah dapat menggunakan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses negosiasi ini, diskusi dan perundingan akan melibatkan pihak sekolah dan peserta didik yang merasa tidak puas dengan aturan tersebut. Dilakukan dengan sikap terbuka dan adil dari kedua belah pihak, negosiasi kemudian dapat menyatukan sekolah dan peserta didik untuk menetapkan kesepakatan bersama secara tertulis yang kemudian ditandatangani.

c. Arbritase

Gambar 3. 9 Arbritase

Sumber: kliklegal.com

Arbitrase merupakan metode penyelesaian konflik di mana penyelesaian diberikan kepada pihak ketiga yang bersifat independen dan netral. Proses arbitrase ini harus dihormati dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, keputusan yang diberikan oleh pihak ketiga bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, jika terdapat konflik antara dua perusahaan yang bekerja sama dalam sebuah proyek konstruksi, mungkin disebabkan oleh pekerjaan kontraktor yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah disetujui dalam kontrak. Kedua belah pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang arbiter netral yang akan menangani sengketa tersebut. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, arbiter kemudian akan membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

d. Dialog atau musyawarah mufakat

Merupakan suatu proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui komunikasi terbuka dan saling menghargai. Dalam penyelesaian konflik ini, pihak yang terlibat konflik saling mendengarkan dan memahami argumen atau pandangan pihak lain, serta mencari solusi yang tepat atas konflik tersebut yang dapat mendamaikan semua pihak yang terlibat sehingga mencapai kesepakatan bersama.

Salah satu solusi dari Pancasila, yang dapat diwujudkan melalui musyawarah. sebenarnya terdapat pada keempat metode di atas. Proses-proses penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui musyawarah.

Dalam upaya membangun harmoni dalam keberagaman, masyarakat harus bersedia membuka diri dan menghargai perbedaan yang ada. Hal ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, serta kelompok agama, suku bangsa, dan budaya. Cara penanganan konflik yang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 bertujuan untuk.

1. Menciptakan keadaan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan Sejahtera;
2. Menjaga kondisi damai dan harmonis dalam relasi sosial dan masyarakat;
3. Meningkatkan rasa tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan; 
4. Menjaga kelangsungan fungsi pemerintahan;
5. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
6. Menyediakan perlindungan dan memenuhi hak-hak korban;
7. Memulihkan fisik dan mental masyarakat, serta sarana dan prasarana umum.

Oleh karena itu, keberagaman yang ada dalam masyarakat harus dihormati dan dihargai dengan metode yang sesuai dan efektif. Lebih lanjut, penting untuk menghindari tindakan yang meremehkan sudut pandang, menetapkan satu pihak sebagai yang paling benar, dan sejenisnya.

Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa

Kita sering kebingungan ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Soekarno, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya di cantumkan di surat-surat resmi kenegaraan, atau buku-buku. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ketika melakukan refleksi apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pan casila, maka pertama-tama kalian perlu memahami isi dari masing-masing sila ter sebut. Beberapa pertanyaan kunci yang dapat kalian refleksikan terkait dengan pe nerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, sejumlah pertanyaan lain dapat dikembangkan sesuai dengan makna dari masing-masing sila tersebut.

 a. Ketuhanan Yang Maha Esa

 Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Namun faktanya, tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat.   

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

 Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Sehingga segala tindakan yang melanggar “kemanusian” seperti perundungan (bullying), diskriminasi, dan kekerasan antar-sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata “adil dan beradab” yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral-etis dan adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. 

c. Persatuan Indonesia

 Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktanya, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. 

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

 Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan/program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda, serta anti kritik.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara baik terkait dengan harkat, martabat, hak dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena, misalnya, status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakukan tidak adil karena keperempuanannya, tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda. Dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam
kehidupan masyarakat.   

Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Baca tentang :  Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai Klik Disini

Kini kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat, yang cara penyelesaiannya menggunaka cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional.

Proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:

• Negosiasi bilateral. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh kedua negara untuk mencari solusi damai atas sengketa tersebut. Negosiasi bilateral dilakukan dengan mengacu pada perjanjian tapal batas landas kontinen yang telah ditandatangani pada tahun 1969 dan diratifikasi oleh kedua negara1. Negosiasi bilateral juga melibatkan pertukaran data dan informasi mengenai landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di wilayah sengketa.
• Mediasi atau konsiliasi. Jika negosiasi bilateral tidak berhasil, maka kedua negara dapat meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.Pihak ketiga tersebut dapat berupa negara lain, organisasi internasional, atau tokoh-tokoh yang dihormati oleh kedua belah pihak.Mediasi atau konsiliasi bertujuan untuk mencari titik temu dan kompromi antara klaim-klaim yang saling bertentangan.
• Arbitrase atau pengadilan internasional. Jika mediasi atau konsiliasi juga tidak berhasil, maka kedua negara dapat menyerahkan sengketa tersebut ke lembaga arbitrase atau pengadilan internasional yang berwenang menangani masalah perbatasan laut, seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) atau Tribunal Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS).Arbitrase atau pengadilan internasional akan memberikan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan hukum internasional.
• Kerjasama bersama. Jika putusan arbitrase atau pengadilan internasional tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau keduanya, maka kedua negara dapat mencari jalan keluar dengan melakukan kerjasama bersama di wilayah sengketa tersebut. Kerjasama bersama dapat berupa pembagian hasil sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, penjagaan keamanan, atau hal-hal lain yang bermanfaat bagi kedua negara.

Penyelesaian secara damai dalam sengketa antarnegara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang me- mang memilih tidak bergabung ke dalam PBB, agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, sehingga tidak mengganggu keamanan dan ke- harmonisan.

Baca tentang : Penyelesaian Sengketa Ambalat Harus dengan Diplomasi Klik Disini

Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Negosiasi

Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhanan dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar-kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu.

b. Mediasi dan jasa-jasa baik (mediation and good offices)

Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja, yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good offices.

Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga, dan menerima syara-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa.

c. Konsiliasi (conciliation)

Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian

sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang

dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai.

d. Penyelidikan (inquiry)

Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-angotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact finding (pencarian fakta). Metode ini meniscayakan penyelidikan (inquiry), yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa, kemudian komisi itu mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya.

e. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB

Dalam Pasal 1 Piagam PBB, yang di antara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice (ICJ) yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antarnegara melalui Dewan Keamanan (DK). Berdasarkan keterangan Bab VI, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa.

Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut

    UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Conventions on The Law Sea, suatu lembaga di bawah naungan PBB, sejak tahun 1982. Indonesia telah meratfikasi konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara, termasuk Indonesia, yang menjadi bagian atau anggota PBB, wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut.

    UNCLOS, jika dilihat akar sejarahnya, adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga 1982. Sampai sat ini, lebih dari 150 negara telah menyatakan bergabung dengan UNCLOS, termasuk Uni Eropa.

Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun.

    Negara kepulauan, menurut UNCLOS 1982, adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pemahamn ini, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.

    Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan itu kemudian diwujudkan dalam Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957. Kepulaun Indonesia telah menjadi satu kesatuan politik, pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi

Apa itu sengketa internasional dan bidang apa saja yang termasuk sengketa internasional?

Dikutip dari buku Sovereign Right and International Bussiness, International Law and Practice (1991) oleh Oscar Schachter, sengketa internasional adalah segketa yang muncul di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Ada berbagai bidang yang dapat menjadi penyebab sengketa internasional.

Berikut ini berbagai penyebab sengketa internasional yang menunjukkan bidang apa saja yang termasuk dalam sengketa internasional.

1. Wilayah Kekuasaan

Persoalan wilayah kekuasaan dapat menjadi salah satu penyebab atau sumber sengketa internasional.

Sengketa internasional dalam hal wilayah kekuasaan kerap terjadi.

Biasanya sengketa ini terjadi di negara-negara yang bertetangga secara geografis. Seperti halnya, Indonesia dengan Malaysia, China dan Taiwan, serta India dengan Pakistan.

2. Sumber daya alam

Sumber daya alam juga tak jarang menjadi salah satu sengketa internasional.

Sengketa internasional dalam hal ini juga kerap saling berhubungan dengan klaim batas wilayah kekuasaan.

Sengketa dalam bidang ini dapat terjadi karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama baik segi kualitas maupun kuantitasnya.

Beberapa sengketa internasional terkait sumber daya alam yaitu seperti, perebutan Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.

Kemudian sengketa di Laut Natuna yang juga pernah terjadi di Indonesia dengan China.

3. Ekonomi

Bidang ekonomi pun sering kali memicu konflik internasional antarnegara.

Bahkan, dapat dikatakan bahwa bidang ekonomi menjadi bidang yang sangat riskan terjadinya gesekan antarnegara atau subyek.

Kebijakan ekonomi antarnegara yang sangat keras dan kaku menjadi penyebab awalnya sengketa internasional.

Salah satu contoh konflik atau sengketa internasional dalam hal ekonomi adalah ketika Amerika Serikat mengembargo minyak bumi dari Irak, sehingga terjadi konflik di kedua negara.

4. Aspek yudiris

Setiap negara tentu memiliki hukum nasional masing-masing.

Terkadang kerja sama antarnegara tidak mempertimbangkan hukum nasional yang ada di negara lain, sehingga terjadi konfrontasi.

5. Budaya

Sengekta internasional pun kerap terjadi dalam bidang budaya. Sengketa internasional di bidang ini juga biasanya terjadi antarnegara yang saling berdekatan secara garis teritorialnya.

Contohnya, permasalahan klaim yang dilakukan oleh Malaysia atas budaya Indonesia seperti Batik dan Reog Ponorogo. Terkait sengketa tersebut, pihak Indonesia akhirnya meminta UNESCO untuk menyelesaikannya.

6. Unsur-unsur Moralitas Antarbangsa

Saat terjadi kesalahan etika dalam hubungan internasional, dapat menyebabkan sengketa internasional.

Hubungan atau pergaulan antarbangsa memang harusnya mempertimbangkan unsur-unsur moralitas antarbangsa, seperti kesopanan.

Itulah sejumlah penyebab sengketa internasional, ternyata berbagai bidang dapat menjadi sumber dari hal tersebut.

Kronologi Sejarah Timbulnya Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia

Kronologi Sejarah Timbulnya Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia

Video Kronologi Sejarah Timbulnya Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia

Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur ber- dasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Wilayah perbatasan, dengan demikian, memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antar provinsi.

Mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.

Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai.

Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya.

Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Am- balat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Tahun 1980, Indonesai secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik, dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentutakan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sejauh 200 mil laut.

Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja, karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu.

Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional (UNCLOS: United Nations Convention Law of the Sea, tahun 1982) yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI.

Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia (KD Sri Melaka) pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia (KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu-II, KM Irwan) di Laut Sulawesi.

Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND-6 dan ND-7 sebagai wilayah (konsensi) perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat, dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur.

Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut: (a) Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, (b) Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, (c) Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, (d) Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, (e) Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, (f ) Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, (g) Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, dan (h) Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002, yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut.

Padahal, Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia, jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (straight baselines), dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan.

Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya (UNCLOS 1982, Pasal 76 dan 57). Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan (archipelagic state) melalui Deklarasi Djuanda 1957, yang kemudian diperjuangan masuk ke dalam forum UNCLOS.

Setelah cukup lama berselisih pendapat, hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009, kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut de-eskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara.

Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini, bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY, memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN.

Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia

Rangkuman

1. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi se- jak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Kemudian, pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya.
2. Tahun 1979, secara sepihak, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia menuai protes tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam.
3. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut: (a) Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, (b) Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, (c) Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, (d) Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, (e) Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, (f ) Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, (g) Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, (h) Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.