BAB 3 - Asal-Usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

 A. Asal-Usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

1. Asal-Usul Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat Anda temukan dalam Kitab Sutasoma ditulis pada abad XIV pada era Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam meniru nilai-nilai luhur, salah satunya dalam upaya menyatukan hampir seluruh wilayah nusantara pada masa kejayaannya. Majapahit pernah berada pada titik kejayaannya saat pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Wilayah Nusantara ini terdiri dari keberagaman agama, ras, suku, budaya, bahasa yang dapat menimbulkan pertentangan dan peperangan antar masyarakat.

Mpu Tantular merupakan seorang penganut Buddha Tantrayana, namun merasakan hidup aman dan tentram dalam kerajaan Majapahit yang lebih bernafaskan agama Hindu. Dua karya Mpu Tantular yang terkenal adalah Kakawin Arjunawiwaha dan Kakawin Sutasoma. Pedoman bangsa Indonesia atau gambaran identitas bangsa Indonesia lahir dari salah satu kalimat karangan Beliau yang kita kenal sampai sekarang sebagai semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Kakawin Sutasoma

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan wujud representasi dari pemikiran Mpu Tantular terhadap kondisi wilayah Kerajaan Majapahit yang mempunyai keberagaman ditengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam Kitab Sutasoma tertulis "Rwaneka dhatuwinuwus Buddha Wisma, Bhineki rakwa ring apan kena, parwanosen, mangka ng Jinatwa kalawan Siwatawa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrawa". Tulisan tersebut mengandung arti bahwa agama Budha dan Siwa (hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Tulisan asli yang terdapat dalam kitab Sutasoma tersebut secara garis besar mengandung ungkapan agar antar agama Buddha (jina) dan agama Hindu (siwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam ajaran keduanya adalah tunggal (satu).

Muhammad Yamin, I Gusti Sugriwa, dan Bung Karno menjadikan Bhinneka Tunggal Ika topik pembahasan terbatas di sela-sela sidang BPUPKI, tepatnya 2,5 bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pasca Indonesia merdeka Bhinneka Tunggal Ika diletakkan di Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang negara dan semboyan bangsa Indonesia secara resmi digunakan dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950 berdasar rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid ke-2 (1913-1978).

Karya Mpu Tantular tersebut dikaji oleh beberapa tokoh pendiri bangsa, yang dianggap sesuai dengan kebutuhan strategis bangsa Indonesia merdeka yaitu keberagaman agama, etnis, ideologi politik, budaya dan bahasa. Hal inilah yang menjadikan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika sebagai gambaran identitas bangsa.

Orang pertama yang mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia adalah Muh. Yamin. Sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa Muh. Yamin memang dikenal sudah lama bersentuhan dan mengerti seluk beluk yang berkenaan dengan kebesaran Majapahit. Dalam sela-sela Sidang BPUPKI antara bulan Mei-Juni 1945 menyebut istilah Bhinneka Tunggal Ika di hadapan peserta sidang yang hadir. Ungkapan tersebut disambung oleh I Gusti Bagus Sugriwa dengan kalimat "tan hana dharma mangrwa", hal ini membuat Muh. Yamin senang sekaligus menunjukkan di Bali ungkapan Bhinneka Tunggal Ika tersebut masih sangat melekat dan dipelajari oleh masyarakat sekitar. Meskipun karangan Sutasoma ditulis oleh seorang penyair Buddha tapi mempunyai andil yang sangat signifikan terhadap paham agama Hindu di Bali.

Dalam sidang tersebut usulan Muh. Yamin sangat diterima oleh para pendiri bangsa, sebagaimana yang kita ketahui mayoritas tokoh pendiri bangsa yang hadir beragama Islam, mereka sangat terbuka dalam menerima warisan leluhur Mpu Tantular. Sikap yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini merupakan sikap toleran yang mana sikap ini sebagai dasar suku-suku bangsa di Indonesia yang telah mengenal beragam agama, berlapis-lapis kepercayaan dan tradisi, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Pengaruh Hindu-Budha secara politik sudah sangat melemah saat runtuhnya Kerajaan Majapahit abad XV, sedangkan secara kultural pengaruh tersebut tetap dilestarikan sampai saat ini. Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" resmi diatur pada Pasal 36A UUD NRI 1945 yang berbunyi "lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Saat ini aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci dalam UU No. 24 Tahun 2009.

2. Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Secara harfiah arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda, namun keseluruhannya tetap merupakan satu persatuan. Berdasarkan penjelasan PP No. 66 Tahun 1951 bahwa persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tetap terjaga meskipun ada perbedaan-perbedaan yang ada.

Keberagaman di Indonesia bukan suatu pertentangan yang merugikan, melainkan sebagai tonggak persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman menggambarkan karakteristik serta identitas suatu bangsa Indonesia. Selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika alat pemersatu bangsa lainnya meliputi dasar negara Pancasila, Bendera Merah putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Burung Garuda, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya.

Persatuan dalam bingkai keberagaman memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dan seimbang, pergaulan antarsesama yang lebih akrab serta perbedaan yang tidak menjadikan sumber masalah atau pertentangan.

Persatuan dalam keberagaman merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki bangsa Indonesia. Jika rasa persatuan dan kesatuan kurang terjalin dalam kehidupan bermasyarakat maka akan mengakibatkan cita-cita Indonesia dalam sila ketiga tidak akan terwujud. Semboyan bangsa harus diimplementasikan dengan penuh rasa nasionalisme, jika makna Bhinneka Tunggal Ika dijalankan dengan semestinya maka akan membentuk sikap toleransi atau rasa saling menghargai yang akan menciptakan kerukunan di tengah keberagaman.