Identifikasi Potensi Konflik dalam Masyarakat yang Beragam

Potensi Konflik dalam Masyarakat yang Beragam

Dalam keberagaman yang dimiliki, bangsa Indonesia mempererat toleransi antarsesama. Keberagaman ini, yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, perlu dijaga dan dilestarikan secara terus-menerus agar dapat menjaga keharmonisan.

1. Potensi Konflik dalam Kelompok Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun v2012, konflik didefinisikan sebagai pertikaian dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, yang terjadi dalam periode waktu tertentu dan memiliki dampak yang merata, menyebabkan ketidakamanan serta disintegrasi sosial, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dampak buruk dari konflik dalam masyarakat menuntut tindakan pencegahan, salah satunya melalui pengidentifikasian potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Mengidentifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengenali adanya perbedaan, ketidaksepakatan, atau ketegangan di antara anggota kelompok dalam suatu komunitas. Hal ini dapat berdampak pada interaksi dan hubungan antaranggota kelompok tersebut.

Gambar 3. 6 Konflik di Masyarakat.

Sumber: utakatikotak.com

Penting bagi kita untuk memahami potensi kekuatan dan potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat. Faktor demografis dan geografis merupakan elemen yang dapat memperkuat bangsa Indonesia. Sebaliknya, potensi konflik dalam keberagaman dapat timbul akibat beberapa masalah. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat. Berdasarkan dataindonesia.go.id, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia pada tahun 2022 mencapai 64,48 dari skala 0-100. Angka ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Keadaan ini berhubungan dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbedaan dan keberagaman di luar lingkungan mereka sendiri.

Kedua, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakberdayaan dalam sektor ekonomi. Berdasarkan informasi dari fiskal.kemenkeu.go.id, tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57%, atau sekitar 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Potensi konflik mungkin muncul akibat ketidaksetaraan atau disparitas ekonomi, termasuk perbedaan dalam pendapatan, lapangan pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketiga, terkait dengan perbedaan pandangan politik. Potensi konflik dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan politik yang beragam.

Berikut alasan mengapa identifikasi konflik di tengah Masyarakat yang beragam penting untuk dilakukan, di antaranya.

1. Sebagai langkah preventif terhadap konflik, identifikasi konflik dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat. Pada saat yang sama, langkah-langkah pencegahan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila.
2. Perencanaan manajemen hubungan dan komunikasi antar kelompok dapat ditingkatkan dengan mempromosikan sikap toleransi dan menghormati martabat sesama. 
3. Upaya mitigasi konflik.
4. Menyediakan diri untuk berinteraksi dengan beragam kelompok masyarakat adalah langkah yang penting. Saat berada dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, diinginkan agar telah mempersiapkan diri dengan keterampilan sosial yang memadai.

Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, setiap individu sebaiknya memiliki hubungan yang erat dan saling memberikan dukungan. Ini dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani konflik. Sebagai contoh, menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan sekolah, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong mencerminkan prinsip persatuan dan kesatuan nasional serta kerja sama aktif yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Jubba, Hasse, dkk., 2022: 45)

Saat berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, Anda akan menghadapi situasi dan kondisi yang rumit. Begitu juga di dunia kerja, Anda akan menemui berbagai keragaman dan perbedaan seperti latar belakang, agama, budaya, gender, dan keunikan setiap individu. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya dianggap sebagai kekayaan dan sumber kekuatan bagi perusahaan atau masyarakat. Pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan masyarakat dan tempat kerja yang lebih inklusif dan bersahabat bagi semua orang.

2. Penyebab Konflik dalam Kelompok Masyarakat

Gambar 3. 7 Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Sumber: kompasiana.com

Konflik dalam kelompok masyarakat dapat disebabkan oleh faktor faktor berikut ini.

a. Tingkat pendidikan

Jarak dalam tingkat pendidikan mungkin menjadi pemicu konflik di dalam suatu komunitas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait perbedaan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan literasi. Sebagai contoh, penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya atau disinformasi bisa ciptakan ketegangan dalam kelompok masyarakat, yang berpotensi konflik.

b. Sosial dan ekonomi yang timpang 

Ketidakadilan sosial, seperti ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab, bisa menjadi pemicu konflik di dalam suatu kelompok masyarakat. Persaingan dalam ranah ekonomi, seperti persaingan untuk memperoleh pekerjaan dan sumber daya alam, dapat menimbulkan konflik di dalam komunitas. Sebagai contoh, masalah pengangguran, kesenjangan antara golongan kaya dan miskin, serta pembagian bantuan yang tidak merata.

c.  Pandangan politik

Perbedaan dalam hal politik dan ideologi seringkali menjadi pemicu konflik dalam suatu kelompok masyarakat karena adanya perbedaan pandangan. Contohnya, konflik yang timbul akibat fanatisme dan populisme politik.

d. Perbedaan etnis, suku, dan budaya

Perbedaan dalam hal budaya, etnis, atau suku seringkali menjadi salah satu penyebab konflik. Hal ini muncul karena terdapat perbedaan nilai-nilai, keyakinan, atau tradisi di antara kelompok budaya atau etnis tertentu dengan kelompok lainnya. Sebagai contoh, konflik Sambas di Kalimantan Barat pada tahun 1999 antara etnis Melayu dan etnis Madura dipicu oleh perbedaan budaya dan ekonomi.

e. Ketidakadilan dalam sosial

Ketidaksetaraan sosial, seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab, bisa menjadi pemicu konflik di dalam suatu komunitas. Sebagai contoh, ketidakmerataan dalam pembagian bantuan.

Dalam mengurus keberagaman, kesadaran akan kepentingan toleransi, saling menghargai, dan menghormati individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda menjadi hal yang krusial. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni dalam kelompok masyarakat.

Setiap warga negara diharapkan dapat berperan secara aktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan kokoh, serta menghormati perbedaan budaya, ras, agama, dan suku. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan gagasan-gagasan solutif dalam penyelesaian konflik.

C. Mengatasi Konflik dalam Masyarakat

Konflik dalam masyarakat merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari, namun, pengelolaan dan penyelesaian konflik memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Dari pemahaman mendalam terhadap akar penyebab hingga penerapan langkah-langkah konkret dalam membangun perdamaian, Anda akan menjelajahi beragam aspek yang membentuk landasan bagi kehidupan sosial yang seimbang dan progresif. Dengan upaya bersama, diharapkan Anda dapat merintis jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.

1. Prinsip Mengatasi Konflik

Pancasila merupakan fondasi negara Indonesia yang mengandung lima prinsip dasar sebagai pijakan utama dalam kehidupan bersama dan pemerintahan, Prinsip-prinsip Pancasila juga dapat diartikan sebagai dasar untuk mengatasi konflik dalam masyarakat.

Beberapa prinsip Pancasila yang bisa diaplikasikan meliputi:

a. Ketuhanan yang Maha Esa

Prinsip ini menyoroti pentingnya kepercayaan dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Proses penyelesaian konflik dapat ditempuh dengan memberikan prioritas pada nilai-nilai moral dan etika. Sebagai contoh, upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan keadaan hati yang tenang, sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Hubungan prinsip dasar ini dengan penyelesaian konflik melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan, termasuk kasih sayang. Dalam menangani konflik di antara masyarakat, esensi dari semangat kasih sayang perlu ditempatkan sebagai dasar yang kokoh.

b. Kemanuasiaan yang adil dan beradab

Prinsip ini menyoroti signifikansi menghormati martabat dan kehormatan setiap individu dalam lingkungan masyarakat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak terlanggar dalam proses tersebut. Sebagai contoh, memberikan penghargaan kepada sesama teman dan memberikan kesempatan untuk berbicara ketika sedang menjelaskan suatu hal.

c. Persatuan Indonesia

Prinsip ini menyoroti bahwa keberadaan individu lain merupakan bagian integral dari kehidupan kita (bersatu), sehingga melihat keragaman dalam lingkungan sekitarnya dianggap sebagai kekayaan dan kekuatan. Semakin memahami berbagai perbedaan di antara masyarakat Indonesia, semakin tumbuh rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Sebagai contoh, mendukung produk-produk dalam negeri, mengenakan pakaian batik, dan sebagainya.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Prinsip ini menyoroti kepentingan pengembangan keterampilan setiap warga negara agar mampu menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan melalui proses musyawarah mufakat.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Prinsip ini mengedepankan signifikansi mencapai kemenangan bersama, sehingga setiap keputusan yang diambil bersama harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, menyelesaikan konflik mencerminkan karakteristik peduli, kemauan untuk berbagi, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Contohnya, mendistribusikan bantuan dari pemerintah secara adil dan merata tanpa memandang hubungan kekeluargaan.

Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika berada di sekolah dan di masa depan saat berkarir. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja, misalnya, sangat penting karena dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sambil tetap menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kerja sama, serta semangat persatuan dan kesatuan. Sebagai contoh, menerapkan nilai gotong royong sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

2. Metode Penyelesaian Konflik

Sekarang Anda akan membahas metode-metode efektif dalam menangani konflik, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, termasuk melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Gambar 3. 8 Menyelesaikan Konflik

Sumber: djkn.kemenkeu.go.id

Negosiasi, mediasi, dan arbitrase merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan akhir. yaitu penyelesaian konflik. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Negosiasi menjadi bagian integral dari mediasi dan arbitrase, dan seringkali, arbiter mencoba untuk menjadi mediator sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga metode penyelesaian konflik tersebut.

a. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Tugas mediator adalah membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan. Sebagai contob, jika terjadi konflik antara dua siswa di sekolah, pihak sekolah dapat menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik dengan menunjuk mediator seperti guru atau konselor. Pada tahap awal, mediator akan melakukan pertemuan terpisah dengan kedua siswa tersebut. Kemudian, mediator mengatur pertemuan bersama keduanya untuk membahas solusi. Setelah solusi disepakati, mediator memastikan bahwa kesepakatan tersebut diabadikan dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Negosiasi

Negosiasi ialah suatu proses penyelesaian kontlik melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa atau dengan bantuan mediator. Sebagai contoh, dalam kasus konflik antara peserta didik dan sekolah terkait aturan sekolah yang dianggap tidak adil, sekolah dapat menggunakan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses negosiasi ini, diskusi dan perundingan akan melibatkan pihak sekolah dan peserta didik yang merasa tidak puas dengan aturan tersebut. Dilakukan dengan sikap terbuka dan adil dari kedua belah pihak, negosiasi kemudian dapat menyatukan sekolah dan peserta didik untuk menetapkan kesepakatan bersama secara tertulis yang kemudian ditandatangani.

c. Arbritase

Gambar 3. 9 Arbritase

Sumber: kliklegal.com

Arbitrase merupakan metode penyelesaian konflik di mana penyelesaian diberikan kepada pihak ketiga yang bersifat independen dan netral. Proses arbitrase ini harus dihormati dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, keputusan yang diberikan oleh pihak ketiga bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, jika terdapat konflik antara dua perusahaan yang bekerja sama dalam sebuah proyek konstruksi, mungkin disebabkan oleh pekerjaan kontraktor yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah disetujui dalam kontrak. Kedua belah pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang arbiter netral yang akan menangani sengketa tersebut. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, arbiter kemudian akan membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

d. Dialog atau musyawarah mufakat

Merupakan suatu proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui komunikasi terbuka dan saling menghargai. Dalam penyelesaian konflik ini, pihak yang terlibat konflik saling mendengarkan dan memahami argumen atau pandangan pihak lain, serta mencari solusi yang tepat atas konflik tersebut yang dapat mendamaikan semua pihak yang terlibat sehingga mencapai kesepakatan bersama.

Salah satu solusi dari Pancasila, yang dapat diwujudkan melalui musyawarah. sebenarnya terdapat pada keempat metode di atas. Proses-proses penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui musyawarah.

Dalam upaya membangun harmoni dalam keberagaman, masyarakat harus bersedia membuka diri dan menghargai perbedaan yang ada. Hal ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, serta kelompok agama, suku bangsa, dan budaya. Cara penanganan konflik yang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 bertujuan untuk.

1. Menciptakan keadaan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan Sejahtera;
2. Menjaga kondisi damai dan harmonis dalam relasi sosial dan masyarakat;
3. Meningkatkan rasa tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan; 
4. Menjaga kelangsungan fungsi pemerintahan;
5. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
6. Menyediakan perlindungan dan memenuhi hak-hak korban;
7. Memulihkan fisik dan mental masyarakat, serta sarana dan prasarana umum.

Oleh karena itu, keberagaman yang ada dalam masyarakat harus dihormati dan dihargai dengan metode yang sesuai dan efektif. Lebih lanjut, penting untuk menghindari tindakan yang meremehkan sudut pandang, menetapkan satu pihak sebagai yang paling benar, dan sejenisnya.