RANGKUMAN PPKN KELAS X KI-KD 3.5 DAN 3.6

INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

https://balesenibudaya.blogspot.com/2021/01/integrasi-nasional-dalam-bingkai.html

https://balesenibudaya.blogspot.com/2022/01/integrasi-nasional-bagi-bangsa-indonesia.html

https://balesenibudaya.blogspot.com/2022/02/ancaman-terhadap-integrasi-bangsa.html

Seni Budaya Indonesia | Ucke R. Gadzali: PENTINGNYA KESADARAN BELA NEGARA BAGI BANGSA INDONESIA (balesenibudaya.blogspot.com)

RANGKUMAN 3.5 A

A. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang majemuk, yang ditandai oleh adanya keberagaman atas suku bangsa, agama, enis, adat istiadat dan lain sebagainya

B. Integrasi nasional bangsa indonesia merupakan hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang kuat dan bermartabat

C. Pentingnya inegrasi nasional bagi bangsa Indonesia adalah adalam rangka menjaga persatuan dan kesatan bangsa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau penyatuan berbagai kelompok budaya sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional disebut integritas horizontal. Artinya jika pembauran ini berdasarkan diferensiasi maka merupakan perbedaan yang horizontal

2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

1) Secara Politis

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

2) Secara Antropologis

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

3. Integrasi nasional bangsa indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

4. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan YME

5. Myron Weiner menyatakan Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda.

6. Nazaruddin Sjamsuddin menyatakan Integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizonntal.

7. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

8. Hubungan integrasi dengan pelanggaran hak dan kewajiban, yakni Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya

9. Faktor pendukung integrasi nasional

1) Penggunaan bahasa Indonesia.

2) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.

3) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.

4) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.

5) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.

10. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat

RANGKUMAN 3.5 B

1. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara

2. Salah satu bentuk kesadaran warga negara dalam bela negara dilakukan dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu dan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri

3. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:

a) pendidikan Kewarganegaraan,

b) pelatihan dasar kemiliteran,

c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan

d) pengabdian sesuai dengan profesi.

4. bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

5. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat (1): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”, dan Ayat (2): “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:

a. pendidikan Kewarganegaraan,

b. pelatihan dasar kemiliteran,

c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan

d. pengabdian sesuai dengan profesi.

6. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat (1): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”

7. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu TNI dan Polri

8. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu Negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga Negara. Bentuk ancaman terhadap Negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman dibidang militer. Yang termasuk ancaman dibidang militer yaitu Agresi, spionase, dan sabotase.

9. Pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut adalah contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah TIM SAR yang mengevakuasi korban

10. Pada dasarnya dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, keberadaan rakyat berfungsi sebagai kekuatan pendukung pertahanan keamanan

11. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran

12. tempat yang harus dilindungi dari aksi sabotase, yaitu objek-objek vital nasional dan instalasi strategis, daerah yang menjadi pusat hiburan masyarakat, objek-objek wisata pegunungan dan agro industri, dan objek-objek hiburan nasional yang menjadi ikon daerah

13. Peningnya membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia

ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Seni Budaya Indonesia | Ucke R. Gadzali: Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Ancaman Militer) (balesenibudaya.blogspot.com)

RANGKUMAN 3.6 A

1. Ancaman militer pada dasarnya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa

2. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata,sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.

3. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor- faktor yang dinilaI mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa

4. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

5. Ancaman militer pada dasarnya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu contoh ancaman dmiliter bagi bangsa Indonesia adalahgerakan sparatis yang berupaya memisahkan diri dengan NKRI

6. PosisinegaraIndonesia dimana dilewati gariskhatulistiwa,diapitolehduabenua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia , Indonesia terletak diantara kebuadayaantimurdiutaradankebudayaan barat di selatan

7. Gangguan keamanan di laut dan udara yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. merupakan salah satu bentuk ancaman militer 

8. Indonesia adalah negara kesatuan dengan batas batas wilayahnya ditentukan berdasarkan letak geografis territorial baik di darat maupun lautan. Berdasarkan hal tersebut perbatasan wilayah Indonesia disebelah utara Pulau Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia

9. PosisinegaraIndonesia dimana dilewati gariskhatulistiwa,diapitolehduabenua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek Ideologi, dimana Ideologi Pancasila beradadiantara idiologi komunismediutaradanliberalismedi selatan

10. ancaman dibidang non militer yang berdampak nbagi bangsa Indonesia sebagai dampak globalisasi adalah perang dagang antar negara yang berdampak pada ekonomi nasional

11. PosisinegaraIndonesia dimana dilewati gariskhatulistiwa,diapitolehduabenua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek demokrasi, dimana demokrasi Pancasila berada diantara emokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan

12. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor- faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 

13. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah illegal fishing oleh negara tetangga

14. Keberagaman yang ada pada masyarakat Kita merupakan potensi yang terbukti dapat menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan ancaman bangi bangsa Indonesia. Salah bentuk ancaman masyarakat yang akan berdampak bagi persatuan dan kesatuan adalah berkembangnya berita bohong atau hoax disekitar Kita

15. Pentingnya kita mewaspadai adanya ancaman disekitar lingkungan masyarakat adalah dalam rangka menjaga persatuan dan keutuhan serta keharmonisan yang ada dimasyarakat

RANGKUMAN 3.8 B

1. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 

2. Ancaman dibidang idiologi berangkat dari pertentangan ideologi dunia yaitu komunisme dan liberalism. Untuk itu Kita patut mewaspadainya, dan menolak serta melarang paham komunis di Indonesia

3. Ancaman bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara lain

4. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara.

5. Ancaman berdimensi sosial budaya yangberumber dari dalam dan patut diwaspadai adalah berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme

PENTINGNYA KESADARAN BELA NEGARA BAGI BANGSA INDONESIA

PENTINGNYA KESADARAN BELA NEGARA BAGI BANGSA INDONESIA

Penulis : Ucke Rakhmat Gadzali, S.Pd.

Assalamualaikum wr. wb., Selamat Pagi/Siang Anak anakku sekalian. Selamat Yah. Kalian telah menyelesaikan pembelajaran 1 Untuk kegiatan pembelajaran 2 ini, Kalian akan mengkaji tentang “Pentingnya Kesadaran  Bela Negara bagi Bangsa Indonesia”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan Kalian dapat memahami Konsep dan landasan hukum Bela Negara serta mampu menunjukan Pentingnya Kesadaran Bela Negara Bagi Bangsa Indonesia

B. Uraian Materi

Untuk memudahkan dalam memahami Modul kegiatan pembelajaran 2 ini, seperti biasa Kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi secara seksama, beikut.

1. Pengertian Bela Negara

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bela negara, sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu pengertian bela negara. Menurut penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela Negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. 

Dengan demikian, upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 3 tahun tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat (1), yaitu Pertahanan keamanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita wajib turut serta dalam bela negara, yaitu dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu dan meronrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri

Berikuti arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang perlu diwaspadai bangsa Indonesia.

1. Ancaman 

Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

 Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara.

    1) Dari luar negeri

• Agresi
• Pelanggaran wilayah oleh negara lain
• Spionase (mata-mata)
• Sabotase
• Aksi terror dari jaringan internasional

    2) Dari dalam negeri

• Pemberontakan bersenjata
• Konflik horizontal
• Aksi teror 
• Sabotase 
• Aksi kekerasan yang berbau SARA
• Gerakan separatisme
• Pengrusakan lingkungan

Adapun, ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Selain ancaman dalam bidang militer, kita juga harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut.

• Sistem Free fight liberalism, sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan  dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain.
• Sistem etatisme, dalam artinegara beserta aparatur negara bersifat dominan dan  mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
• Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang  merugikan masyarakat dan bertantangan dengan cita-cita keadilan sosial.

2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.

3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah). 

2. Landasan Hukum Bela Negara

Landasan hukum dan peraturan tentang wajib bela Negara bagi bangsa Indonesia, diantaranya adalah :

1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang PokokPokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 
6. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan “bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Serta terdapat pada Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaaan negara”. 
7. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat (1): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”, dan Ayat (2): “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:

• pendidikan Kewarganegaraan,
• pelatihan dasar kemiliteran,
• pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan
• pengabdian sesuai dengan profesi.
• Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Bangsa Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2, ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara adalah :

Selain ancaman dalam bidang militer, kita juga harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut.

1) Sistem Free fight liberalism, sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain.

2) Sistem etatisme, dalam artinegara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertantangan dengan cita-cita keadilan sosial.

1. Pendidikan Kewarganegaraan 

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional.

2. Pelatihan dasar kemiliteran 

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah kalian sekolah menengah dan unsur mahakalian. Unsur mahakalian tersusun dalam organisasi Resimen Mahakalian (Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut, mahakalian harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun, kalian sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, seperti Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Palang Merah Remaja (PMR), dan organisasi sejenis lainnya.

3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu.

4. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi

Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, kalian yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara

2. Salah satu bentuk kesadaran warga negara dalam bela negara dilakukan dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu dan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri

3. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:

a) pendidikan Kewarganegaraan,

b) pelatihan dasar kemiliteran,

c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan

d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.

Namun pertahanan dan keamanan negara tidak hanya berhenti pada TNI saja. Bagaimana sebetulnya substansi atau pokok inti dan watak asli dari pertahanan dan keamanan Indonesia di luar salah satu wujud konkretnya seperti TNI? Berikut adalah pembahasan dasar sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Kemerdekaan Indonesia pada saat ini bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai perjuangan merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, sedari dulu para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30).

Para pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh dan harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, masyarakat sipil juga harus ikut serta.

Sishankamrata

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

Sishankamrata adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.

Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 64) sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta (sishankamrata) memiliki ciri sebagai berikut.

1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, yang meliputi:

1. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang (diapit oleh dua benua dan dua samudera) disatu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional.
2. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan dari segala arah.
3. 
   

Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.

Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita, kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Landasan Hukum Bela Negara

Sebelumnya telah berkali-kali dibahas bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia tidak hanya bergantung pada TNI dan POLRI saja, melainkan kewajiban warga sipil pula. Secara konstitusional pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Kedua ketentuan di atas menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Namun, apa sebenarnya kesadaran bela negara itu?

Kesadaran Bela Negara

Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela Negara (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 67). Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Lalu apa maksudnya dari upaya bela negara yang merupakan hak dan bukan kewajiban saja? Bela negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan kehormatan pula bagi setiap warga negara, bukan hanya tanggung jawab yang dipaksakan.

Hal itu sangat berkaitan dengan kesadaran bela negara atas dasar hak untuk membela, bukan hanya terpaksa karena harus membela tanah air sendiri. Kesadaran bela negara juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara.

Bela Negara Tidak Berarti Konflik/Peperangan

Apakah bela negara berarti harus selalu melibatkan konflik fisik seperti peperangan atau pertempuran dalam prosesnya? Tidak, dan pada dasarnya, aksi bela negara terbaik adalah aksi yang justru tidak melibatkan konflik. Mengapa? Karena bangsa Indonesia cinta perdamaian.

Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Hal itu dibuktikan pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang haruslah dihindari. Perang hanyalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil.

Perwujudan Bela Negara

Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini.

1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling).
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
3. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.
4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka.
5. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
6. Pengabdian sebagai anggota TNI.
7. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.

Bahkan TNI sekalipun tidak mengutamakan peperangan sebagai jalan utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Hal itu dapat terlihat pada 9 (sembilan) tugas Pokok Zeni AD yang terdiri dari:

1. Konstruksi,
2. Destruksi,
3. Rintangan,
4. Samaran,
5. Penyeberangan,
6. Penyelidikan,
7. Perkubuan,
8. Penjinakan bahan peledak (Jihandak), serta
9. Nuklir-Biologi-Kimia (Nubika) pasif.

Ya, poin pertama dari tugas TNI Zeni AD adalah konstruksi (membangun), bukan destruksi (penghancuran).

Referensi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.