Dinamika Perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI

 

Dinamika Perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI

Indonesia Menjelang Kemerdekaan

Pada awal tahun 1945, keadaan Perang Dunia II mulai berubah. Jepang yang sejak tahun 1942 menguasai Indonesia mengalami kekalahan berturut-turut dari Sekutu di berbagai medan perang. Kekalahan tersebut menyebabkan posisi Jepang semakin terdesak, baik secara militer maupun ekonomi. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia agar tetap membantu mempertahankan wilayah kekuasaannya, pemerintah Jepang berusaha menarik simpati para pemimpin nasional Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari.

Sebagai bagian dari janji tersebut, pemerintah militer Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini kemudian diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai daerah, agama, organisasi, dan latar belakang pendidikan. Keberagaman anggota tersebut mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Pertama BPUPKI: Mencari Dasar Negara

Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda utama sidang adalah membahas dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia setelah merdeka. Meskipun seluruh anggota memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk negara Indonesia yang merdeka, mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar negara yang paling sesuai bagi bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin memperoleh kesempatan pertama menyampaikan gagasannya. Dalam pidatonya, Yamin menegaskan bahwa negara Indonesia harus dibangun atas dasar kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Yamin, kelima prinsip tersebut telah hidup dalam budaya masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan dasar kehidupan bernegara. Selain menyampaikan pidato, Yamin juga menyerahkan naskah tertulis yang berisi rumusan dasar negara yang susunannya sangat dekat dengan rumusan Pancasila yang dikenal saat ini.

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo menyampaikan pandangannya mengenai bentuk negara Indonesia. Sebagai seorang ahli hukum tata negara, Soepomo lebih banyak membahas konsep negara daripada menyebutkan rumusan dasar negara secara langsung. Ia memperkenalkan gagasan negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan seluruh rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh. Menurut Soepomo, negara tidak boleh memihak kepentingan individu ataupun golongan tertentu, tetapi harus mengutamakan persatuan seluruh bangsa. Ia menilai bahwa budaya Indonesia yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong sangat sesuai dijadikan dasar penyelenggaraan negara.

Puncak sidang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan lima prinsip, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Atas saran seorang ahli bahasa, Soekarno memberi nama lima prinsip tersebut dengan istilah Pancasila. Ia menjelaskan bahwa kelima sila tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan menurutnya, kelima sila itu dapat diperas menjadi Trisila, dan akhirnya menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong. Bagi Soekarno, gotong royong merupakan jiwa yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun ketiga tokoh tersebut memiliki perbedaan cara pandang, mereka sama-sama berusaha mencari dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat selama sidang tidak menimbulkan permusuhan. Sebaliknya, setiap usulan menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan bersama. Inilah salah satu contoh praktik musyawarah yang kelak menjadi ciri kehidupan demokrasi Indonesia.

Panitia Sembilan dan Lahirnya Piagam Jakarta

Setelah sidang pertama berakhir, para anggota BPUPKI menyadari bahwa masih terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai rumusan dasar negara, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan negara. Untuk mencari jalan tengah, dibentuklah Panitia Sembilan yang terdiri atas sembilan tokoh nasional dengan latar belakang nasionalis dan Islam. Panitia ini bertugas menyusun rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh anggota BPUPKI.

Melalui serangkaian pertemuan dan musyawarah, Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah tersebut menjadi hasil kompromi politik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena berhasil mempertemukan berbagai kepentingan yang berkembang saat itu. Piagam Jakarta tidak hanya memuat rumusan dasar negara, tetapi juga menjadi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Namun demikian, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta masih menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian tokoh dari wilayah Indonesia bagian timur menyampaikan keberatan karena khawatir rumusan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa negara lebih mengutamakan satu kelompok tertentu. Kekhawatiran tersebut menjadi bahan pertimbangan serius bagi para pemimpin bangsa menjelang proklamasi kemerdekaan.

Sidang Kedua BPUPKI: Menyusun Konstitusi Negara

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Berbeda dengan sidang pertama yang membahas dasar negara, sidang kedua lebih berfokus pada penyusunan perangkat ketatanegaraan Indonesia. Dalam sidang ini dibahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah Indonesia, kewarganegaraan, sistem pemerintahan, hingga pembukaan konstitusi.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno bekerja menyusun berbagai ketentuan yang diperlukan agar Indonesia memiliki landasan hukum setelah merdeka. Hasil kerja panitia tersebut kemudian menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Sidang kedua menunjukkan bahwa para pendiri bangsa tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaan, tetapi juga bagaimana negara yang baru lahir dapat memiliki sistem pemerintahan yang jelas, wilayah yang tegas, dan aturan hukum yang mampu mengatur kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Menuju Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang tersebut dilakukan perubahan terhadap rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perubahan tersebut dilakukan setelah Mohammad Hatta menerima informasi mengenai keberatan dari beberapa tokoh masyarakat Indonesia bagian timur. Demi menjaga persatuan bangsa yang baru saja merdeka, para tokoh Islam yang hadir bersedia menerima perubahan tersebut melalui musyawarah. Keputusan itu menunjukkan bahwa kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan golongan. Sikap saling menghargai dan rela berkorban tersebut menjadi salah satu contoh nyata nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada generasi Indonesia hingga saat ini.

Refleksi Sejarah

Perumusan Pancasila bukanlah proses yang berlangsung dalam satu hari atau hasil pemikiran satu orang. Pancasila lahir melalui rangkaian diskusi, perdebatan, pertukaran gagasan, dan kompromi politik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam suasana penuh tanggung jawab. Perbedaan pendapat yang muncul selama Sidang BPUPKI justru memperlihatkan kedewasaan para tokoh bangsa dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah.

Melalui proses sejarah tersebut, bangsa Indonesia belajar bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang dapat menghasilkan keputusan terbaik apabila setiap pihak bersedia mendengarkan, menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, memahami dinamika perumusan Pancasila berarti memahami bagaimana semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterkaitan Sila-Sila Pancasila, dan Makna Sila-Sila Pancasila

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan makna setiap sila Pancasila.

2. Memahami keterkaitan antar sila dalam Pancasila.

3. Menjelaskan perbedaan Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis.

4. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

---

A. Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, serta sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, setiap sila saling berkaitan, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

---

B. Makna Sila-Sila Pancasila

1. Sila Pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa

Makna:

• Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

• Menghormati kebebasan setiap orang dalam memeluk agama.

• Tidak memaksakan agama kepada orang lain.

• Menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

• Menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama.

Contoh Sikap

• Beribadah dengan sungguh-sungguh.

• Menghormati teman yang berbeda agama.

• Tidak mengganggu ibadah orang lain.

---

2. Sila Kedua

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Makna:

• Menghargai harkat dan martabat manusia.

• Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

• Berlaku adil terhadap semua orang.

• Memiliki rasa empati dan kepedulian.

Contoh Sikap

• Menolong teman yang kesulitan.

• Tidak melakukan perundungan (bullying).

• Menghormati perbedaan.

---

3. Sila Ketiga

Persatuan Indonesia

Makna:

• Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

• Menjaga persatuan dalam keberagaman.

• Bangga menjadi bangsa Indonesia.

• Mencintai tanah air.

Contoh Sikap

• Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik.

• Menghargai budaya daerah lain.

• Ikut menjaga kerukunan.

---

4. Sila Keempat

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Makna:

• Mengutamakan musyawarah.

• Menghargai pendapat orang lain.

• Mengambil keputusan secara demokratis.

• Bertanggung jawab terhadap hasil keputusan bersama.

Contoh Sikap

• Musyawarah memilih ketua kelas.

• Tidak memaksakan kehendak.

• Menghargai keputusan bersama.

---

5. Sila Kelima

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna:

• Mewujudkan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan.

• Mengembangkan sikap gotong royong.

• Menghargai hak dan kewajiban.

• Berusaha menciptakan kesejahteraan bersama.

Contoh Sikap

• Berlaku adil kepada semua teman.

• Membantu masyarakat yang membutuhkan.

• Tidak bersikap diskriminatif.

---

C. Keterkaitan Antar Sila Pancasila

Kelima sila Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan membentuk satu sistem nilai.

Hubungan antar sila

Sila Pertama menjadi landasan moral.

Kepercayaan kepada Tuhan menjadi dasar dalam menjalankan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.

↓

Sila Kedua merupakan pengamalan nilai ketuhanan.

Orang yang beriman akan menghargai sesama manusia.

↓

Sila Ketiga lahir dari penghargaan terhadap kemanusiaan.

Persatuan akan terwujud apabila masyarakat saling menghormati.

↓

Sila Keempat menjadi cara menjaga persatuan.

Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama.

↓

Sila Kelima merupakan tujuan akhir.

Seluruh pelaksanaan sila-sila sebelumnya bermuara pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

Hubungan Sila Secara Utuh

Ketuhanan
      ↓
Kemanusiaan
      ↓
Persatuan
      ↓
Kerakyatan
      ↓
Keadilan Sosial

Artinya:

• Ketuhanan menjadi dasar moral.

• Kemanusiaan menjadi dasar hubungan antar manusia.

• Persatuan menjadi dasar kehidupan berbangsa.

• Kerakyatan menjadi cara mengambil keputusan.

• Keadilan Sosial menjadi tujuan bersama.

Kelima sila tersebut harus diamalkan secara bersamaan. Mengamalkan satu sila berarti juga harus mencerminkan nilai sila lainnya.

---

D. Nilai-Nilai dalam Pancasila

Pancasila memiliki tiga tingkatan nilai, yaitu Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis.

1. Nilai Dasar

Pengertian

Nilai Dasar adalah nilai yang bersifat tetap, universal, dan tidak berubah. Nilai ini menjadi landasan utama kehidupan bangsa Indonesia.

Ciri-ciri

• Bersifat tetap.

• Bersifat umum.

• Menjadi cita-cita bangsa.

• Tidak berubah meskipun zaman berubah.

Contoh Nilai Dasar

• Ketuhanan

• Kemanusiaan

• Persatuan

• Kerakyatan

• Keadilan

---

2. Nilai Instrumental

Pengertian

Nilai Instrumental merupakan penjabaran dari Nilai Dasar dalam bentuk aturan, kebijakan, maupun lembaga negara agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa.

Bentuknya antara lain:

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah

• Kebijakan pemerintah

Contoh

Nilai Dasar:
"Keadilan Sosial"

↓

Nilai Instrumental:

• Sistem pendidikan nasional

• Program jaminan sosial

• Peraturan tentang perlindungan tenaga kerja

• Peraturan mengenai hak warga negara

---

3. Nilai Praksis

Pengertian

Nilai Praksis adalah pelaksanaan nyata dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Praksis tampak dalam perilaku masyarakat.

Contoh

Di sekolah:

• Datang tepat waktu.

• Tidak menyontek.

• Gotong royong membersihkan kelas.

• Menghormati guru.

• Musyawarah menentukan kegiatan kelas.

Di rumah:

• Membantu orang tua.

• Beribadah.

• Menghargai anggota keluarga.

Di masyarakat:

• Ikut kerja bakti.

• Menghormati tetangga.

• Menjaga kebersihan lingkungan.

• Membantu korban bencana.

---

Hubungan Nilai Dasar, Instrumental, dan Praksis

Nilai	Pengertian	Contoh
Nilai Dasar	Nilai pokok yang menjadi dasar negara	Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan
Nilai Instrumental	Penjabaran Nilai Dasar dalam aturan dan kebijakan	UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Nilai Praksis	Pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari	Beribadah, Gotong Royong, Musyawarah, Berlaku Adil

Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut:

Nilai Dasar
       ↓
Nilai Instrumental
       ↓
Nilai Praksis

Penjelasan:

• Nilai Dasar menjadi landasan filosofis bangsa.

• Nilai Instrumental menerjemahkan nilai dasar ke dalam aturan dan kebijakan.

• Nilai Praksis merupakan pelaksanaan nyata oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

---

E. Contoh Implementasi Ketiga Nilai pada Setiap Sila

Sila	Nilai Dasar	Nilai Instrumental	Nilai Praksis
Ketuhanan Yang Maha Esa	Keimanan kepada Tuhan	Jaminan kebebasan beragama dalam UUD NRI Tahun 1945	Beribadah, menghormati pemeluk agama lain
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Menghormati martabat manusia	Peraturan tentang hak asasi manusia	Tidak melakukan perundungan, saling menghargai
Persatuan Indonesia	Cinta tanah air dan persatuan	Kebijakan menjaga keutuhan NKRI dan pendidikan kebangsaan	Menghargai keberagaman budaya dan suku
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Demokrasi dan musyawarah	Aturan tentang pemilu dan lembaga perwakilan	Bermusyawarah dalam mengambil keputusan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Keadilan dan kesejahteraan	Program kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat	Bersikap adil, gotong royong, membantu sesama

---

F. Kesimpulan

• Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia.

• Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan.

• Setiap sila memiliki makna yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

• Nilai-nilai Pancasila terdiri atas Nilai Dasar (landasan filosofis), Nilai Instrumental (penjabaran dalam aturan dan kebijakan), serta Nilai Praksis (pelaksanaan nyata dalam kehidupan sehari-hari).

• Pengamalan Pancasila secara konsisten akan memperkuat karakter bangsa, menjaga persatuan, serta mewujudkan kehidupan yang adil, damai, demokratis, dan sejahtera.

 

Hubungan Sila-sila dalam Pancasila dan Kesimpulannya

Hubungan Sila-sila dalam Pancasila dan Kesimpulannya

Pancasila memuat lima nilai dasar yang dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Jimly Asshiddiqie dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menjelaskan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan. Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa memegang posisi kunci dalam Pancasila karena memiliki cakupan paling luas. Alasannya adalah dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara otomatis menentukan kualitas kemanusiaan seseorang di berbagai bidang. Dengan kata lain sila I meliputi sila II, III, IV, dan V.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sila-sila yang ada di dalam Pancasila saling berhubungan. Berikut ini adalah hubungan sila-sila dalam Pancasila:

1. Sila Pertama

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai Ketuhanan. Sila I meliputi sila II, III, IV, dan V.

Masyarakat menjalankan perintah agama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. 

2. Sila Kedua

Terdapat nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Artinya seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. 

Dengan demikian sila kedua ini berhubungan dengan sila ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5.

3. Sila Ketiga

Sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan. 

Persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia didasarkan pada nilai ketuha dan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap saling membantu.

Oleh sebab itu sila ke-3 berhubungan dengan sila ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-5.

4. Sila Keempat 

Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah dilandasi nilai-nilai religius yang mengedepankan sikap yang humanis dan menghargai perbedaan pendapat, serta mementingkan kepentingan bersama. Sila keempat berhubungan dengan sila ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-5.

5. Sila Kelima 

Sila kelima mengandung nilai keadilan. Terciptanya suatu keadilan harus disertai asas ketuhanan yang berkemanusiaan, berperilaku beradab, dan menginginkan persatuan dari hasil kebijaksanaan yang demokratis. Ini terkait dengan sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4.

Mengapa Sila dalam Pancasila Saling Berkaitan?

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, dapat dilihat bahwa sila-sila yang ada di dalambPancasila saling berkaitan satu sama lainnya. Bukan tidak beralasan, keterkaitan sila dalam Pancasila tersebut terjadi karena satu bagian dengan bagian lain tidak bisa dipisahkan.Pancasila juga disebut sebagai suatu kesatuan yang sifatnya majemuk tunggal, yaitu setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak saling bertolakan atau bertentangan.

Jadi, kesimpulannya kita harus memahami Pancasila secara utuh. Setiap sila dalam Pancasila saling berhubungan dan tidak dapt terpisahkan. Menghilangkan satu sila berarti mencabik keutuhan Pancasila dan rusaklah tata hukum di Indonesia. ----------------------------

HUBUNGAN SILA-SILA DALAM PANCASILA DAN URAIAN SINGKATNYA

Jakarta - Setiap sila dalam Pancasila adalah kesatuan yang saling terhubung dan tidak terpisahkan antara satu dan yang lain. Mengutip buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr. Susilawati, Irlina Dewi, Ardhana Januar Mahardhani, dkk., Kaelan (2016) menyebutkan tiga hal yang menjadi kekuatan nilai setiap sila sebagai sebuah sistem.

Ketiga kekuatan yang dimaksud adalah, susunan kesatuan sila sifatnya organis, susunan kesatuan sila danmPancasila sifatnya hierarkis dan tersusun secara piramidal, serta hubungannya saling mengisi dan mengkualifikasi.Selain itu, menurut Notonagoro (Kaelan, 2016), ada lima kaitan antara satu sila dan yang lain. 

Apa saja?

Hubungan Sila-Sila dalam Pancasila.

1) Sila pertama:

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, juga berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Sila kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lalu berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3) Sila ketiga:

Persatuan Indonesia adalah persatuan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, lalu berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Sila keempat:

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5) Sila kelima:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, serta berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Mengapa Sila dalam Pancasila Saling Berkaitan?

Setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan mengikat, sebab satu bagian dengan bagian lain tidak bisa dipisahkan. Pancasila juga suatu kesatuan yang sifatnya majemuk tunggal, yaitu setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak saling bertolakan atau bertentangan.

Seperti disebutkan sebelumnya, susunan setiap sila sifatnya hierarkis dan piramidal. Makna sifat piramidal dalam Pancasila adalah, apabila dilihat dari urutannya, tingkat-tingkat dalam luas dan isi sifat setiap sila merupakan pengkhususan dari sila yang sebelumnya. Sebagai contoh, sila pertama menjadi dasar dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Sementara, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, membangun, memelihara, mengembangkan persatuan, berkerakyatan serta berkeadilan sosial.

Demikian juga seterusnya untuk sila-sila selanjutnya, Sehingga kelima sila Pancasila punya keterkaitan yang mengikat antara satu dan yang lain.

Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya juga di mana setiap sila saling mengisi dan mengkualifikasi. Hal ini artinya semua sila adalah kesatuan utuh dalam hubungan hierarkis piramidal. Satu sila bisa mengonfirmasi makna empat sila lainnya.

TEKNIK MENGGAMBAR MOTIF RAGAM HIAS

 

HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban WNI

Sebagai warga tentu tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial yang kental dengan nilai dan norma yang mengaturnya. Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis dan terbuka tentu mempunyai nilai dan norma seperti mengenai hak dan kewajiban setiap warganya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Pasal 26 ayat 1 UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa warga negara Indonesia itu adalah orang asli Indonesia dan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, Peranakan Arab dll yang bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 4,5 dan 6 menegaskan bahwa mereka yang masuk katagori warga negara Indonesia adalah :

Warga Negara Indonesia pasal 4 adalah:

• setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
• anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
•  
• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
• anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas 

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”.
• Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

• Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Hak Warga Negara Indonesia:

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang.
• Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia:

• Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: "Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain"
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

• Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara.
• Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri
• Kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata
• Kewajiban positif dan Negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu sedangkan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu
• Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yangditujukan kepada semua warga negara atau secara umum
• Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum Berikut contoh kasus pengingkaran Kewajiban Warga Negara :
• Tidak membayar pajak
• Melanggar peraturan perundangan
• Melakukan perbuatan anarkis
• Melanggar lalu lintas
• Melakukan kekerasan
• Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

• Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara

• Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif

• Meningkatkan kerja sama secara harmonis

• Memperkuat rasa persatuan

• Meningkatkan rasa cinta tanah air

• Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Faktor – faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Setiap negara memiliki hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan warga negara. Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, sehingga membawa dampak negatif. Hal ini bukan hanya dilakukan warga negara, namun dalam beberapa kasus bisa juga dilakukan pemerintah. Hal negatif yang terjadi adanya sikap intoleren terhadap sesama, jika terus-menerus terjadi bisa menimbulkan perpecahan.

Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1) Sikap Intoleran

Di Indonesia kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang status atau suku. Jika warga negara memiliki sikap intoleran maka akan muncuk sikap saling tidak menghargai dan menghormati orang lain. Sikap intoleran ini akan memunculkan pelanggaran kepada orang lain.

2) Sikap Egois

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, namun jika seseorang selalu menuntuk haknya tanpa melakukan kewajibannya maka akan terjadi pelanggaran. Sikap egois tidak akan memikirkan orang lain dan akan semaunya sendiri. Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai cara agar haknya bisa terpenuhi, meski mengabaikan hak orang lain.

3) Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan

Kekuasaan bukan hanya ada dalam pemerintahan, tapi juga dalam bentuk lain. Contohnya, perusahaan yang tidak jujur dan mengambil hak buruh. Pelanyalahgunaan kekusaan dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban.

4) Kurangnya Rasa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Seperti yang sudah dijelaskan, setiap negara mempunyai aturannya yang tidak boleh dilanggar oleh warga negara. Bila rasa kesadaran warga negara rendah dan mengbaikan aturan yang ada akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Perbuataan semaunya dapat memunculkan sikap menyimpang pada hak dan kewajiban warga negara.

Salah satu contohnya tidak membayar pajak negara.

5) Aparat Penegak Hukum yang Kurang Tegas

Aparat penegak hukum memiliki peran besar untuk negara dan masyarakat, sehingga harus tegas dengan permasalahan yang ada. Jika aparat penegak hukum kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hal ini dapat memunculkan pelanggaran lain. Ini karena masyarakat merasa penegak hukum kurang tegas, sehingga masyarakat akan mengulangi atau membuat pelanggaran baru.

6) Adanya Budaya Main Hakim Sendiri

Saat seseorang melakukan kesalahan, tidak jarang masyarakat sekitar melakukan main hakim sendiri. Hak ini dinilai mengganggu keamanan dan membahayakan hidup warga negara. Ini juga melanggar hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.”

 

(Kedudukan) Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara

Pada sub bab sebelumnya Anda telah mempelajari makna warga negara serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang lahir di Indonesia tetapi masih mempunyai darah warga negara asing?. Bagaimana status kewarganegaraannya?.

Informasi

Tahukah Anda? Apatride merupakan istilah yang digunakan kepada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dapat dikatakan apatride jika seseorang mempunyai orang tua yang berasal dari negara penganut ius soli serta dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis.

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci bagaimana posisi, tugas, dan tanggung jawab menjadi warga negara.

1. Posisi Warga Negara

Suatu individu yang tinggal di wilayah Indonesia belum dapat dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus melalui persyaratan dan ketentuan yang sudah diberlakukan.

a. Asas penentuan kewarganegaraan

Berikut ini akan dijelaskan beberapa asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dan UU Kewarganegaraan.

1) Asas ius sanguinis (law of the blood)

Suatu asas yang menentukan kewarganegaraan didasarkan pada keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Atau secara sederhana dapat didefinisikan penentuan kewarganegaraan seorang anak ditetapkan berdasarkan kewargangeraan orang tuanya.

2) Asas ius soli (law of the soil)

Suatu kebijakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini diberlakukan secara terbatas di Indonesia bagi anak-anak, namun kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-undang.

3) Asas kewarganegaraan tunggal

Kebijakan asas yang memberlakukan penentuan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Kebijakan asas yang diberlakukan untuk menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam UU.

b. Asas khusus sebagai Dasar UU Kewarganegaraan

Penyusunan UU Kewarganegaraan memperhatikan sejumlah asas sebagai dasar untuk menyusunnya. Berikut ini penjelasannya.

1) Asas kepentingan nasional

Ketentuan asas yang menetapkan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan dengan semangat mengobarkan cita-cita dan tujuan bangsa.

2) Asas Perlindungan maksimum

Suatu ketentuan asas yang menetapkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan

Asas yang menjadi acuan untuk menentukan setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4) Asas kebenaran substantif

Untuk menjadi warga negara harus disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5) Asas nondiskriminatif

Asas yang menesampingkan hubungan warga negara berkaitan dengan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6) Asas Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 

Asas yang menentukan kewarganegaraan berkaitan dengan menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7) Asas Keterbukaan

Asas yang menentukan segala hal yang berkaitan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8) Asas Publisitas

Segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara baik itu memperoleh atau kehilangan warga negara diumumkan secara publik agar masyrakat mengetahuinya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Warga Negara

Setelah Anda mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara, di materi ini akan dibahas tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara diwujudkan dengan tujuan untuk memakmurkan serta menyejahterakan rakyat Indonesia. Wujud tanggung jawab waga negara sebagai berikut.

• Memahami nilai-nilai luhur Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
• Mempetahankan serta memaknai ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Menjaga nama baik serta mengukir prestasi bangsa dan negara di kancah internasional.
• Menjaga keutuhan bangsa dengan mengembangkan rasa nasionalisme dengan semangat persatuan dan kesatuan.
• Menjaga nilai-nilai toleransi dan tenggang rasa sesama warga negara untuk mencapai tujuan bersama yaitu cita-cita nasional.
• Menghormati semua warga negara tanpa terkecuali dan tanpa memandang status sosial, suku, agama, atau ras.
• Turut menyampaikan pendapat dengan baik dan santun dalam diskusi atau musyawarah dan menerima segala keputusan apapun (mufakat) dari suatu musyawarah dengan lapang dada.
• Mendukung serta meningkatkan perekonomian dalam negeri, seperti menggunakan produk asli Indonesia dan membeli barang hasil UMKM masyarakat setempat.

RANGKUMAN BAB 4 - MENJAGA KEUTUHAN NKRI - KELAS XI

📘 RANGKUMAN

Pendidikan Pancasila Kelas XI Fase F

BAB 4: Menjaga Keutuhan NKRI

---

🔷 Gambaran Umum

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Upaya menjaga keutuhan dilakukan melalui:

• Pemahaman wawasan nusantara

• Penerapan nilai-nilai Pancasila

• Partisipasi aktif seluruh warga negara

Ancaman terhadap NKRI seperti radikalisme, separatisme, dan konflik sosial harus dihadapi dengan memperkuat persatuan, toleransi, dan ketahanan nasional.

---

🅰️ A. Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI

1. Wadah Kesatuan

NKRI adalah tempat bersatunya berbagai suku, agama, ras, dan budaya.
➡️ Menjaga keutuhan berarti menjaga persatuan dalam keberagaman.

2. Tanggung Jawab Bersama

Menjaga NKRI bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, tetapi:

• Seluruh warga negara

• Termasuk pelajar sebagai generasi penerus bangsa

3. Fondasi Bangsa

Pancasila berfungsi sebagai:

• Dasar negara

• Pandangan hidup bangsa

• Perekat persatuan

➡️ Pancasila mencegah terjadinya perpecahan (disintegrasi bangsa)

---

🅱️ B. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG)

1. Bidang Ideologi

• Radikalisme

• Ekstremisme

• Upaya mengganti Pancasila

2. Bidang Politik

• Korupsi

• Separatisme

• Demonstrasi anarkis

3. Bidang Ekonomi

• Daya saing rendah

• Ketergantungan pada produk luar negeri

4. Bidang Sosial Budaya

• Hedonisme (gaya hidup berlebihan)

• Westernisasi negatif

• Konflik antar suku/agama

5. Bidang Pertahanan dan Keamanan

• Terorisme

• Pelanggaran wilayah

• Pemberontakan bersenjata

---

🅲 C. Peran Warga Negara dalam Menjaga NKRI

1. Lingkungan Keluarga

• Menanamkan nilai nasionalisme

• Menjalin komunikasi yang baik

• Mengajarkan sikap saling menghargai

2. Lingkungan Sekolah

• Mengikuti upacara bendera

• Belajar dengan sungguh-sungguh

• Menghindari bullying

• Menghargai perbedaan

3. Lingkungan Masyarakat

• Menjaga toleransi

• Menghargai keberagaman

• Menjaga keamanan dan ketertiban

4. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

• Mematuhi UUD 1945

• Menggunakan produk dalam negeri

• Berpartisipasi dalam demokrasi (pemilu, musyawarah, dll)

---

🏛️ D. Bentuk Negara & Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Bentuk Negara

• Negara Kesatuan (NKRI)

2. Bentuk Pemerintahan

• Republik (dipimpin oleh presiden)

3. Sistem Pemerintahan

• Sistem Presidensial
  ➡️ Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

---

🤝 E. Sikap Warga Negara terhadap Sistem Pemerintahan

Warga negara harus:

• Taat hukum dan konstitusi

• Menghormati pemerintah yang sah

• Aktif dalam kehidupan demokrasi

• Bersikap kritis namun tetap santun

• Menjaga persatuan dan kesatuan

---

⭐ Kesimpulan

Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dengan:

• Mengamalkan nilai Pancasila

• Menjaga toleransi

• Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa

➡️ Maka persatuan bangsa akan tetap terjaga dan Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.

A. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

a. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang layak diterima atau diperoleh seseorang sejak lahir maupun setelah menjalankan kewajiban.

Contoh:

• Hak mendapatkan pendidikan
• Hak dihormati
• Hak menggunakan fasilitas umum

b. Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Contoh:

• Mematuhi aturan
• Menjaga ketertiban
• Menghormati orang lain

👉 Dalam kehidupan sosial, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, akan terjadi konflik sosial.

---

2. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah

a. Hak Peserta Didik di Sekolah

Sebagai warga sekolah, siswa memiliki hak, antara lain:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Menggunakan fasilitas sekolah (kelas, perpustakaan, laboratorium)
3. Mendapat perlindungan dan rasa aman
4. Mengembangkan bakat dan minat
5. Mendapat perlakuan yang adil dari guru

---

b. Kewajiban Peserta Didik di Sekolah

Kewajiban siswa meliputi:

1. Mematuhi tata tertib sekolah
2. Menghormati guru dan tenaga kependidikan
3. Belajar dengan sungguh-sungguh
4. Menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah
5. Menjaga ketertiban dan disiplin

👉 Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga tempat pembentukan karakter dan kepribadian siswa.

---

c. Contoh Pelaksanaan Hak dan Kewajiban di Sekolah

Situasi	Hak	Kewajiban
Belajar di kelas	Mendapat penjelasan guru	Mendengarkan dan tidak mengganggu
Menggunakan fasilitas	Memakai fasilitas sekolah	Menjaga dan merawat
Kegiatan ekstrakurikuler	Mengembangkan bakat	Disiplin dan aktif

---

3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat

a. Hak sebagai Warga Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat memiliki hak, antara lain:

1. Mendapat keamanan dan kenyamanan
2. Mendapat perlakuan yang sama
3. Mengemukakan pendapat
4. Menggunakan fasilitas umum
5. Mendapat perlindungan hukum

---

b. Kewajiban sebagai Warga Masyarakat

Kewajiban warga masyarakat meliputi:

1. Mematuhi norma dan aturan yang berlaku
2. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
3. Menjaga fasilitas umum
4. Menghormati perbedaan (agama, budaya, pendapat)
5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial

👉 Contoh dalam buku:

• Menjaga lingkungan
• Tidak merusak fasilitas umum
• Menghormati orang lain
  

---

c. Contoh Pelaksanaan dalam Kehidupan Masyarakat

Kegiatan	Hak	Kewajiban
Hidup bertetangga	Mendapat kenyamanan	Tidak mengganggu orang lain
Menggunakan jalan umum	Menggunakan fasilitas	Menjaga ketertiban
Kegiatan gotong royong	Mendapat manfaat	Ikut berpartisipasi

---

4. Hubungan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

• Hak diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan
• Kewajiban harus didahulukan sebelum menuntut hak
• Pelanggaran kewajiban dapat merugikan orang lain

👉 Banyak masalah di sekolah dan masyarakat terjadi karena:

• Mengabaikan kewajiban
• Menuntut hak secara berlebihan

---

5. Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter

Menurut konsep pendidikan nasional:

a. Sekolah

• Membentuk karakter Pancasila
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan
• Membimbing siswa menjadi warga negara yang baik

b. Masyarakat

• Menjadi tempat praktik nilai-nilai sosial
• Membentuk sikap toleransi dan gotong royong
• Menanamkan norma dan budaya

👉 Pendidikan yang berhasil adalah hasil kerja sama:
sekolah + keluarga + masyarakat

---

6. Nilai-Nilai Pancasila dalam Hak dan Kewajiban

Pelaksanaan hak dan kewajiban harus sesuai dengan nilai Pancasila:

1. Ketuhanan → menghormati agama
2. Kemanusiaan → saling menghargai
3. Persatuan → menjaga kerukunan
4. Kerakyatan → musyawarah
5. Keadilan → bersikap adil

---

7. Dampak Tidak Melaksanakan Hak dan Kewajiban

a. Di Sekolah

• Terjadi pelanggaran disiplin
• Konflik antar siswa
• Lingkungan tidak nyaman

b. Di Masyarakat

• Kerusakan fasilitas umum
• Konflik sosial
• Ketidaktertiban

Hak dan kewajiban warga sekolah (siswa/guru) dan masyarakat adalah seperangkat aturan dan hak dasar yang harus berjalan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan edukatif. Sekolah berfokus pada kedisiplinan dan pendidikan, sementara masyarakat berfokus pada ketertiban, keamanan, dan norma sosial yang berlaku. 

Berikut adalah rincian hak dan kewajiban:

A. Sebagai Warga Sekolah (Siswa)

Hak Warga Sekolah (Siswa):

Mendapatkan Ilmu dan Pendidikan: Siswa berhak mendapatkan pengajaran dari guru.

Menggunakan Fasilitas Sekolah: Berhak menggunakan perpustakaan, laboratorium, dan sarana lainnya.

Mendapatkan Perlindungan dan Perlakuan Adil: Berhak atas keamanan dan nilai yang adil tanpa diskriminasi.

Menyampaikan Pendapat: Berhak mengeluarkan pendapat, termasuk mengikuti pemilihan Ketua OSIS.

Mendapatkan Kasih Sayang: Berhak diperlakukan dengan sopan oleh pendidik. 

Kewajiban Warga Sekolah (Siswa):

Mematuhi Tata Tertib Sekolah: Wajib menaati peraturan, termasuk jam masuk dan pakaian.

Menghormati Guru dan Staf: Wajib menjaga etika dan sopan santun kepada seluruh warga sekolah.

Menjaga Kebersihan dan Sarana Sekolah: Bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan memelihara gedung.

Aktif dalam Pembelajaran: Wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti kegiatan sekolah.

Menjaga Nama Baik Sekolah: Menjaga perilaku baik di dalam maupun di luar sekolah. 

B. Sebagai Warga Masyarakat

Hak Warga Masyarakat:

Mendapatkan Lingkungan Aman: Berhak atas ketertiban dan keamanan lingkungan.

Menggunakan Fasilitas Umum: Berhak menikmati fasilitas umum seperti jalan, taman, dan tempat ibadah.

Mendapatkan Pelayanan: Berhak atas pelayanan umum yang baik.

Hak Hidup Layak: Berhak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak. 

Kewajiban Warga Masyarakat:

Mematuhi Peraturan dan Hukum: Wajib taat pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Menjaga Kebersihan Lingkungan: Bertanggung jawab menjaga kebersihan, seperti tidak membuang sampah sembarangan.

Menghormati Tetangga: Menjaga sopan santun dan menjaga hubungan baik.

Mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan: Ikut serta dalam kegiatan seperti gotong royong atau siskamling. 

Kesimpulan:

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, baik di sekolah maupun masyarakat, penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, dan kondusif bagi pertumbuhan individu

Ragam Ancaman terhadap NKRI

2. Ragam Ancaman terhadap NKRI

Melalui konsep bela negara, salah satu langkah dalam mencegah ancaman. tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI dapat diimplementasikan. Bela negara merupakan suatu pandangan atau konsep yang menekankan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan NKRI. Oleh karena itu, menjaga keutuhan negara bukan semata menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia.

Secara umum, dalam mencegah ragam ancaman terhadap NKRI perlu adanya peningkatan kesadaran, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air di masyarakat.

Dalam hal ini, kecintaan pada NKRI dilakukan lewat pembiasaan sehari-hari, seperti menghargai keberagaman budaya, menjaga perdamaian, bersikap toleran, berpartisipasi dalam sosial dan politik, serta menghormati dan menjunjung tinggi simbol-simbol negara.

Tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga keutuhan negara dan berperan sebagai agen perubahan merupakan suatu kewajiban. Salah satunya adalah dengan memastikan diri terhindar dari segala hal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Selain itu, diharapkan bahwa setiap warga negara akan menghormati dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Keberlanjutan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap sebagai kepentingan nasional yang bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa. Makna bersifat abadi ini mencakup upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga integritas wilayah NKRI. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015:26)

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Hal ini berarti bahwa ancaman terhadap bagian tertentu dari wilayah merupakan ancaman terhadap keseluruhan wilayah, dan seluruh bangsa bertanggung jawab untuk menghadapinya. Ancaman terhadap NKRI dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian berikut ini.

a. Berdasarkan jenisnya

1) Ancaman militer 

Ancaman militer mencakup penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dianggap memiliki potensi untuk merugikan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan seluruh bangsa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sementara komponen cadangan diatur oleh Pasal 8. Komponen cadangan dan pendukung terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana. Contohnya, serangan udara menggunakan pesawat tempur atau rudal, invasi dengan pasukan darat, laut, atau udara, dan penggunaan senjata nuklir.

2) Ancaman nonmiliter/nirmiliter 

Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor nonmiliter, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Keberadaan ancaman nonmiliter menjadi lebih berbahaya karena seringkali tidak tampak secara langsung, terutama dalam konteks ancaman yang terkait dengan ideologi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menetapkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan dukungan unsur-unsur lain dari kekuatan negara. Contohnya, dalam bidang teknologi, ancaman dapat berupa serangan siber atau cyber attack yang mencakup pencurian data rahasia, penghancuran sistem, atau manipulasi informasi. Di bidang politik, ancaman bisa berupa propaganda opini publik yang dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara, seperti penyebaran informasi palsu yang menciptakan kekacauan atau ketidakstabilan. Di bidang ekonomi, ancaman nonmiliter mungkin melibatkan pembatasan atau penghentian perdagangan atau investasi dengan suatu negara tertentu, kenaikan harga yang merugikan kelompok tertentu, dan sebagainya.

Buat apa belanja pertahanan, apa ancaman yang kita hadapi?

Ancaman Aktual

Militer

Pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, terorisme dan radikalisme.

Non Militer

Ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan. perompakan dan pencurian kekayaan alam

Ancaman Potensial

Militer

Perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata nuklir

Non Militer

Ancaman nommiliter: krisis ekonomi dam imigran asing.

Ancaman Hibrida

Serangan senjata biologis, subah penyakit

3) Ancaman hibrida

Ancaman hibrida adalah hasil penggabungan antara ancaman militer dan nommiliter. Ancaman ini mencakup tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi, melibatkan berbagai jenis strategi yang bersifat merugikan bagi kepentingan nasional. Secara umum, ancaman hibrida melibatkan pemanfaatan beragam kekuatan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan militer. Contohnya termasuk operasi intelijen rahasia dan sabotase ekonomi, propaganda dan kampanye pengaruh politik yang dapat mempengaruhi opini publik, serta serangan siber yang dilakukan bersamaan dengan serangan militet.