LEMBAGA PEMERINTAH PADA SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Baca terlebih dahulu tentang SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode dalam penelitian hukum yuridis-normatif, penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil, namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal.

Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD

Apa itu Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD?

Lembaga negara sebelum amandemen UUD mengacu pada struktur dan tata kelola lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia sebelum terjadinya amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada tiga lembaga negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Siapa saja yang menjadi bagian dari Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD?

Lembaga negara sebelum amandemen UUD melibatkan aktor-aktor penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah lembaga-lembaga negara beserta pengawasannya:

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif.

Presiden sebagai lembaga eksekutif.

MA (Mahkamah Agung) sebagai lembaga yudikatif.

Kapan terjadi perubahan Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD?

Perubahan terhadap struktur lembaga negara sebelum amandemen UUD terjadi pada tahun 1999, ketika Indonesia mengalami perubahan politik dan pemerintahan setelah lengsernya rezim otoriter Orde Baru dan berlakunya Reformasi. Hal ini ditandai dengan digelarnya Sidang Istimewa MPR pada tahun 1999, di mana amandemen UUD dilakukan.

Dimana perubahan Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD terjadi?

Perubahan terhadap struktur lembaga negara sebelum amandemen UUD terjadi di Indonesia, secara khusus melalui Sidang Istimewa MPR yang diselenggarakan di Jakarta.

Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD

 

Apa itu Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD?

Lembaga negara sesudah amandemen UUD mengacu pada struktur dan tata kelola lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia setelah terjadinya amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan penambahan lembaga-lembaga baru dan perubahan peran lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya.

Siapa saja yang menjadi bagian dari Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD?

Lembaga negara sesudah amandemen UUD melibatkan aktor-aktor penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah lembaga-lembaga negara beserta pengawasannya:

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif.

Presiden sebagai lembaga eksekutif.

MA (Mahkamah Agung) sebagai lembaga yudikatif.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga pengawas keuangan negara.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga penegak hukum terkait korupsi.

MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga penegak konstitusi.

Kapan terjadi perubahan Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD?

Perubahan terhadap struktur lembaga negara sesudah amandemen UUD terjadi setelah adanya Sidang Istimewa MPR pada tahun 2002. Pada saat tersebut, tenaga ahli dan panelis dari berbagai fakultas hukum dan pemerintahan serta anggota dewan membuat Draft Awal Perubahan UUD dan diperbaiki oleh Pansus Perubahan UUD.

Dimana perubahan Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD terjadi?

Perubahan terhadap struktur lembaga negara sesudah amandemen UUD terjadi di Indonesia, melalui Sidang Istimewa MPR yang diselenggarakan di Jakarta. Perubahan tersebut berpengaruh pada tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perubahan dalam struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD mencerminkan upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penambahan lembaga-lembaga baru, seperti BPK, KPK, dan MK, bertujuan untuk memperkuat pemantauan dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bahwa lembaga-lembaga negara dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini juga memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk memiliki pemahaman yang baik tentang struktur dan peran lembaga-lembaga negara ini. Dengan demikian, kita dapat berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya pemerintah untuk membangun pemerintahan yang baik dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebagai kesimpulan, perubahan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD merupakan langkah yang penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bahwa kualitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat meningkat, serta keadilan dan keberlanjutan dapat tercapai untuk kesejahteraan rakyat dan perkembangan negara